BANDUNG, itb.ac.id - Bertempat di halaman Kantor Rektorat ITB Jl. Tamansari 64 Bandung, pada hari Sabtu (02/05/09) diselenggarakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2009. Acara yang dipimpin oleh Rektor ITB, Prof. Dr. Djoko Santoso, MSc. dan dihadiri oleh segenap sivitas akademika dan karyawan, berlangsung khidmat dari jam 08.00 pagi sampai selesai.
Setiap peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) selalu mengenang tokoh yang berjasa dalam bidang pendidikan nasional yaitu Ki Hajar Dewantoro yang telah berjuang dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk meneladani perjuangan beliau dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan kemajuan ipteks, maka tahun ini Hardiknas bertemakan "Pendidikan Sains, Teknologi, dan Seni Menjamin Pembangunan Berkelanjutan dan Meningkatkan Daya Saing Bangsa".
Dalam sambutan Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Soedibyo, yang dibacakan oleh Rektor ITB mengemukakan bahwa meskipun upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa telah menampakkan banyak kemajuan melalui berbagai pengembangan ipteks, namun perlu disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan tantangan yang harus dihadapi. Untuk menjawab kekurangan dan tantangan tersebut Depdiknas telah membuat 3 (tiga) pilar kebijakan yang dirangkum dalam Rencana Strategis Depdiknas 2005-2009, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Pada akhir tahun 2008 hampir seluruh indikator kinerja utama rencana strategis tersebut telah tercapai dan banyak yang melampaui target.
Sebelas Terobosan Depdiknas
Sementara itu untuk menjawab tantangan pembangunan pendidikan nasional ke depan, pada tahun 2009 Depdiknas telah menetapkan 11 (sebelas) terobosan kebijakan massal dan telah menunjukkan hasil-hasil positif sebagai berikut:
1. Pendanaan pendidikan secara massal;
2. Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik;
3. Penerapan TIK untuk e-pembelajaran dan e-administrasi;
4. Pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
5. Rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan;
6. Reformasi perbukuan secara mendasar;
7. Peningkatan mutu dan daya saing pendidikan dengan pendekatan komprehensif;
8. Perbaikan rasio peserta didik SMK : SMA;
9. Otonomisasi satuan pendidikan;
10.Intensifikasi dan ekstensifikasi pendidikan nonformal dan informal untuk menggapaikan layanan pendidikan kepada peserta didik yang tak terjangkau pendidikan formal (reaching the unreached);
11.Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public pendidikan dengan pendekatan komprehensif.
Dari semua kerja keras itu, salah satu capaian untuk jenjang pendidikan tinggi adalah beberapa perguruan tinggi telah mendapat pengakuan sebagai perguruan tinggi berkelas dunia (world class university) seperti versi Times Higher Education Suplement (THES), dimana ITB sendiri memperoleh peringkat 315. Dari total perguruan tinggi yang memperoleh peringkat ada 520 program studi (prodi) yang masuk dalam peringkat 500 dari seluruh dunia pada tahun 2008. Selain itu, 47 prodi UT (Universitas Terbuka) mendapatkan akreditasi dari International Council of Distance Education (ICDE), sehingga sampai saat ini terdapat 567 prodi berkelas dunia yag melayani sekitar 12% dari seluruh mahasiswa Indonesia.
Trackback
Trackback URI:http://www.itb.ac.id/news/trackback/2445
Label
- EVALUASI PENDIDIKAN (15)
- MANAJEMEN KESISWAAN (15)
- MANAJEMEN KURIKULUM (17)
- MANAJEMEN PEMBELAJARAN (15)
- MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN (15)
- MANAJEMEN TENAGA KEPENDIDIKAN (15)
- PEMBIAYAAN PENDIDIKAN (16)
Arsip Blog
-
▼
2009
(108)
-
▼
Mei
(103)
- Masa Bimbingan Siswa
- PENGETAHUAN JURNALISTIK MERUPAKAN MODAL BAGI SISWA
- Pelatihan untuk Siswa Putus Sekolah
- Sekolah Rusak Rampas Hak Siswa Raih Layanan Pendid...
- Tidak Ada Alasan Menahan Rapor yang Menjadi Hak Siswa
- Pendidikan yang Menghargai Hak Siswa
- Pelayanan-pelayanan untuk Para Siswa
- Manajemen Kesiswaan
- Tercabulinya hak pribadi siswa
- Tahun Ajaran Baru, Terapkan Penilaian dengan Porto...
- Hardiknas 2009: Pendidikan Sains, Teknologi, dan S...
- Sistem Penilaian Ktsp Sma - Presentation Transcript
- YUG Bantu Pembangunan Sarana Pendidikan di Banten,...
- Teknik non-Tes dalam Pengajaran membaca
- Menyedihkan! Sarana Pendidikan Belum Sentuh Huta P...
- Diskriminasi Melanggar UU Pendidikan
- INFORMASI PELAYANAN PENDIDIKAN
- Lagi, Gedung SD Roboh di Jombang
- STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN
- Belajar Bahasa Indonesia Tak Menarik Lagi
- Sastra Pertunjukan? Gampang!
- PENGERTIAN PAKEM
- Home Community Artikel Untukmu Guruku Konstruks...
- Penilaian Berbasis Kelas
- Pembelajaran Seni Budaya itu Menarik dan Menyenangkan
- Pemkot Terapkan Pembelajaran Sains Menarik Di Sekolah
- PENGARUH MEDIA VISUAL DALAM PEMBELAJARAN KOOPERATI...
- Awas, "Bom Sosial" dari Sekolah Nasional Plus
- PENERAPAN CTL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA1
- Sekolah nasional bertaraf internasional
- Kurikulum Sekolah Internasional Harus Mengacu Kult...
- Bethany School Terapkan Kurikulum Internasional
- EVALUASI PEMBELAJARAN
- Kurikulum Untuk Anak Usia Dini, Perlukah?
- Selalu Berjubel di SD 1 Pagerejo
- 15 SARANA RUSAK
- Kurikulum Pendidikan Usia Dini
- 867 SD/MI di Banjarnegara Rusak
- PEMBELAJARAN MATEMATIKA KONTEKSTUAL BERBASIS WEB
- SARANA PENDIDIKAN
- Peran Aktif Internet dalam Pembelajaran Siswa di S...
- Sekolah Gratis Akan Perlambat Perbaikan Sarana Pen...
- PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME
- Pembelajaran Aktif
- Joyful Learning sebagai Landasan Pembelajaran Sisw...
- BELAJAR BERFIKIR DENGAN MELIBATKAN OPERASI MENTAL
- BAGAIMANA MENGAJAR ANAK CERDAS ISTIMEWA?
- 3 PILAR PEMBINAAN KESISWAAN
- Tingkatkan Mutu Siswa Lewat Profesional Guru
- Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar melalui Manajem...
- KETIDAKADILAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN
- Surplus Institusi pendidikan yang dikecualikan dar...
- PEMERINTAH JANGAN RAGU-RAGU BANGUN SARANA DAN PRAS...
- UTAMAKAN LAYANAN PENDIDIKAN, SARANA PRASARANA BELA...
- FASILITAS PENDIDIKAN UNTUK ANAK CACAT, MINIM
- MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA
- PERAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
- CTL YANG CENTIL KITA SENTIL....!!!
- KONSEP KE-PERBEDAAN DALAM PENDIDIKAN
- Manfaat Manajemen Kurikulum Pendidikan Dalam Peng...
- Kurikulum untuk Pluralitas Kebutuhan Belajar Indiv...
- Artikel: KURIKULUM / SILABUS BERDIFERENSIASI
- Memasukkan Konsep Sekolah Ramah Anak ke dalam Pend...
- Link and match: Keterkaitan dunia industri dan dun...
- KURIKULUM PENDIDIKAN DAN ANTI KORUPSI
- Berhasil Bina Sepakbola, Sukses Pimpin Sekolah
- TANTANGAN GURU TERHADAP PARADIGMA KTSP...
- GURU SEMAKIN MATERIALISTIK
- GURU SEBAGAI PENGELOLA KELAS
- BAGAIMANA MENJADI GURU YANG BAIK (PROFESIONAL)???
- MENCARI SOSOK GURU IDEAL
- GURU MENDATANG MINIMAL SARJANA ATAU BERSERTIFIKAT
- PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU DALAM PERSPEKTIF TEKN...
- 800 Juta Untuk Pelatihan Guru SD Korban Gempa Bant...
- PROFIL GURU MASA DEPAN
- MESSAGE FROM GROUP MODERATOR
- PROFIL GURU MASA DEPAN
- TIPE-TIPE PEMIMPIN & FIGUR GURU MASA DEPAN
- SERTIFIKASI GURU ANTARA HARAPAN DAN TANTANGAN
- STOP SERTIFIKASI GURU!!!
- Seorang Dosen Harus Serius Lakukan Evaluasi Kegiat...
- PAK GURU, JANGAN "TEXT BOOK" DONK!!!!
- UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN) SEBAGAI ISSUE KRITIS PE...
- KENAPA SEKOLAH NEGERI RATA-RATA KURANG DISIPLIN DI...
- KENAPA SEKOLAH STANDAR INTERNASIONAL MAHAL???
- SEKOLAH MAHAL = HASILNYA BAIK?
- MAHALNYA PENDIDIKAN BERKUALITAS
- Biaya Pendidikan Sekolah Bisa Terasing dari Publik
- 36 Guru Mantapkan Kurikulum
- Pendidikan Gratis dan Nasib Sekolah Swasta
- Selamat Menempuh Ujian Nasional
- :UN yang Tak Perlu Ada
- Tinjauan Teoritis dan Praktis Evaluasi Pelaksanaan...
- PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI Pembiayaan Pendidikan...
- MALAYSIA GRATISKAN BIAYA PENDIDIKAN DASAR DAN MENE...
- Achmad Jabir: Pendidikan kita terlalu banyak akses...
- Achmad Jabir: Pendidikan kita terlalu banyak akses...
- Pembiayaan Pendidikan dalam Islam
- TUJUH PROVINSI BELUM TEKEN AKAD PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
- Diskusi Terfokus NGO : Review Kebijakan Pembiayaan...
- UU Badan Hukum Pendidikan Diuji Materi (DPR tolak ...
- UU BHP Bagi Dunia Pendidikan Kita
- Mahalnya biaya pendidikan: Makin Banyak Anak Putus...
-
▼
Mei
(103)
Tampilkan postingan dengan label MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN. Tampilkan semua postingan
Minggu, 31 Mei 2009
YUG Bantu Pembangunan Sarana Pendidikan di Banten, Banten Percontohan GN-OTA
Ketua Gerakan Nasional Orang Tuan Asuh (GN-OTA) yang juga mantan Menteri Sosial Inten Soeweno mengatakan, Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi yang dijadikan proyek percontohan GNOTA. Dia menilai, masyarakat, ulama dan pejabat pemerintah di daerah ini mempunyai dedikasi yang sangat tinggi terhadap dunia pendidikan.
"GNOTA baru dapat memberi bantuan berupa beasiswa kepada anak sekolah yang miskin, sementara aspek lainnya seperti kesejahteraan guru dan fasilitas lainnya belum bisa tersentuh GNOTA," ungkapnya di Kecaamatan Malingpin, Keb Lebak, Banten, Sabtu pekan lalu.
Menurut Inten, sejak berdiri 1996, GNOTA saat ini memberikan bantuan kepada 2.675 murid SD yang tersebar di 130 SD di Banten. Sementara yang belum mendapat bantuan tercatat 42.000 murid di 720 SD. Sedangkan, untuk tingkat nasional murid SD yang telah mendapat bantuan dari GNOT hingga Maret 2003 tercatat 3.700.000 murid. Sisanya, 8 juta murid sama sekali belum mendapat bantuan.
Ny Inten mengurai hal itu ketika meresmikan rehabilitasi sekolah yang rusak yaitu SDN Sukaraja 02 dan 03, Malingping, Kab, Lebak yang pelaksanaannya dilakukan Yayasan Untukmu Guru (YUG).
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Didie Supriadie mengatakan bahwa di Banten masih terdapat 4.151 gedung SD yang kondisinya rusak parah. "Ini bukan bantuan pertama kali yang diterima Provinsi Banten, pada tahun 2001 kami telah mendapatkan bantuan seragam sekolah untuk SD, SLTP dan SLTA dari GNOTA," ungkapnya.
Sedangkan pembangunan sarana pendidikan oleh YUG merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air yang tertinggal jauh dari negara-negara lain di Asia, kata Ketua YUG, M. Sobirin kepada wartawan usai peresmian dua gedung SDN itu.
Dikatakannya, dalam tahun 2003 ini, pihaknya akan membangun kembali tujuh gedung SDN yang rusak parah di Kecamatan Malimping, dengan total anggaran mencapai Rp1 miliar. "Ini adalah pilot projek program kami, mudah-mudahan menjadi contoh bagi masyarakat maupun pengusaha lainnya yang peduli terhadap pendidikan," tambah Sobirin.
Acara peresmian yang berlangsung meriah ini dipandu pembawa acara anak-anak di telvisi Kak Kusumo. Serta dihadiri ratusan masyarakat setempat, dan artis Christine Hakim, Ketua GNOTA Provinsi Banten Ny Djoko Munandar, Ketua Komisi E DPRD Banten Hadjid Harnawidagda, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemprov Banten Didie Supriadie, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Malimping dan aparat Desa Sukaraja.
Sobirin menjelaskan, keputusan membangun gedung SDN
di wilayah terpencil Provinsi Banten itu, untuk dijadikan pilot proyek Yayasan Untukmu Guru didasarkan pertimbangan bahwa di wilayah ini masih banyak terdapat gedung sekolah yang rusak parah sehingga mengganggu proses belajar siswa.
"Kebetulan GNOTA mempunyai data tentang sekolah-sekolah yang rusak dan murid-murid di daerah ini yang perlu mendapat bantuan," katanya.
Sobirin mengemukakan, Yayasan Untukmu Guru sangat menaruh perhatian besar pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia masih rendah.
Itulah sebabnya, saat ini Indonesia masih mengalami krisis ekonomi. Padahal, kata Sobirin, negara-negara lain yang dahulunya sama-sama menglami krisis, kondisi ekonomi sudah kembali pulih.
"Sekarang ini kualitas pendidikan kita berada di nomor urut 111 dibawah negara Vietnam yang baru merdeka, padahal dulu Malaysia meminta bantuan guru kepada kita sementara sekarang sebaliknya," ungkapnya.
Selain membantu pembangunan gedung SD, Yayasan Untukmu Guru juga membantu meningkatkan taraf hidup gurunya serta memberikan bantuan bea siswa kepada murid yang kurang mampu.
"Dunia pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sebab pemerintah mempunyai kemampuannya terbatas, untuk itu masyarakat harus ikut serta membantunya," ujarnya. (roy)
Sumber: http://www.hupelita.com/baca.php?id=12370
"GNOTA baru dapat memberi bantuan berupa beasiswa kepada anak sekolah yang miskin, sementara aspek lainnya seperti kesejahteraan guru dan fasilitas lainnya belum bisa tersentuh GNOTA," ungkapnya di Kecaamatan Malingpin, Keb Lebak, Banten, Sabtu pekan lalu.
Menurut Inten, sejak berdiri 1996, GNOTA saat ini memberikan bantuan kepada 2.675 murid SD yang tersebar di 130 SD di Banten. Sementara yang belum mendapat bantuan tercatat 42.000 murid di 720 SD. Sedangkan, untuk tingkat nasional murid SD yang telah mendapat bantuan dari GNOT hingga Maret 2003 tercatat 3.700.000 murid. Sisanya, 8 juta murid sama sekali belum mendapat bantuan.
Ny Inten mengurai hal itu ketika meresmikan rehabilitasi sekolah yang rusak yaitu SDN Sukaraja 02 dan 03, Malingping, Kab, Lebak yang pelaksanaannya dilakukan Yayasan Untukmu Guru (YUG).
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Didie Supriadie mengatakan bahwa di Banten masih terdapat 4.151 gedung SD yang kondisinya rusak parah. "Ini bukan bantuan pertama kali yang diterima Provinsi Banten, pada tahun 2001 kami telah mendapatkan bantuan seragam sekolah untuk SD, SLTP dan SLTA dari GNOTA," ungkapnya.
Sedangkan pembangunan sarana pendidikan oleh YUG merupakan bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air yang tertinggal jauh dari negara-negara lain di Asia, kata Ketua YUG, M. Sobirin kepada wartawan usai peresmian dua gedung SDN itu.
Dikatakannya, dalam tahun 2003 ini, pihaknya akan membangun kembali tujuh gedung SDN yang rusak parah di Kecamatan Malimping, dengan total anggaran mencapai Rp1 miliar. "Ini adalah pilot projek program kami, mudah-mudahan menjadi contoh bagi masyarakat maupun pengusaha lainnya yang peduli terhadap pendidikan," tambah Sobirin.
Acara peresmian yang berlangsung meriah ini dipandu pembawa acara anak-anak di telvisi Kak Kusumo. Serta dihadiri ratusan masyarakat setempat, dan artis Christine Hakim, Ketua GNOTA Provinsi Banten Ny Djoko Munandar, Ketua Komisi E DPRD Banten Hadjid Harnawidagda, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemprov Banten Didie Supriadie, unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Kecamatan Malimping dan aparat Desa Sukaraja.
Sobirin menjelaskan, keputusan membangun gedung SDN
di wilayah terpencil Provinsi Banten itu, untuk dijadikan pilot proyek Yayasan Untukmu Guru didasarkan pertimbangan bahwa di wilayah ini masih banyak terdapat gedung sekolah yang rusak parah sehingga mengganggu proses belajar siswa.
"Kebetulan GNOTA mempunyai data tentang sekolah-sekolah yang rusak dan murid-murid di daerah ini yang perlu mendapat bantuan," katanya.
Sobirin mengemukakan, Yayasan Untukmu Guru sangat menaruh perhatian besar pada peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia masih rendah.
Itulah sebabnya, saat ini Indonesia masih mengalami krisis ekonomi. Padahal, kata Sobirin, negara-negara lain yang dahulunya sama-sama menglami krisis, kondisi ekonomi sudah kembali pulih.
"Sekarang ini kualitas pendidikan kita berada di nomor urut 111 dibawah negara Vietnam yang baru merdeka, padahal dulu Malaysia meminta bantuan guru kepada kita sementara sekarang sebaliknya," ungkapnya.
Selain membantu pembangunan gedung SD, Yayasan Untukmu Guru juga membantu meningkatkan taraf hidup gurunya serta memberikan bantuan bea siswa kepada murid yang kurang mampu.
"Dunia pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sebab pemerintah mempunyai kemampuannya terbatas, untuk itu masyarakat harus ikut serta membantunya," ujarnya. (roy)
Sumber: http://www.hupelita.com/baca.php?id=12370
Menyedihkan! Sarana Pendidikan Belum Sentuh Huta Parjalangan
Wednesday, 07 January 2009 12:22
Menyedihkan! Setelah 64 tahun Indonesia merdeka, masih saja ditemukan sebuah perkampungan yang tidak memiliki sarana pendidikan formal. Apalagi temuan itu ada di sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, yakni di Kabupaten Simalungun.
Itulah faktanya. Di perkampungan Huta Parjalangan di Nagori Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun, masih belum tersentuh sarana pendidikan formal. Bahkan tingkat sekolah dasar (SD) pun belum ada di sana.
Untuk "menimba" ilmu, anak anak usia dini (usia SD), sudah harus dipaksa menguras tenaga dan energi. Setiap hari, anak anak SD dari Huta Parjalangan, harus menempuh perjalanan sejauh 10 km (kilometer).
"Bayangkan saja pak. Bagaimana anak anak kami harus sekolah dengan berjalan kaki setiap harinya sejauh 10 kilometer," ucap Jalansen Purba, sedih melihat anaknya harus berusaha keras demi mendapat pendidikan formal di Tengkoh. Sebab, SD yang terdekat hanya ada di Tengkoh.
Tidak tahan melihat pembangunan yang tidak merata, dan melihat sejumlah anak anak dari Huta Parjalangan setiap pagi dan siang hari harus berjibaku dengan perjalanan terjal dan berjurang, 5 perwakilan Huta Parjalangan mendatangi gedung DPRD Simalungun, Selasa (6/1), untuk beraudensi.
Ke 5 perwakilan warga ini menyampaikan kepahitan yang mereka alami kepada Ketua DPRD Simalungun Syahmidun Saragih SSos. Mendengar keluhan rakyat yang diwakilinya, Syahmidun pun langsung memanggil Kadis Penjar (Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran) Simalungun Drs Masri dan Asisten II Sekretariat Pemkab Simalungun Jumsadi Damanik.
Kepada kedua pejabat Pemkab Simalungun itu, dengan tegas Syahmidun Saragih meminta persoalan pendidikan di Huta Parjalangan bisa segera diatasi.
Saat itu, Ketua DPRD Simalungun tersebut mendesak Pemkab Simalungun agar memasukkan anggaran pembangunan gedung pendidikan di Huta Parjalangan dalam APBD 2009.
"Saya tidak mau tahu, dalam APBD 2009 harus sudah direalisasikan," ucap Syahmidun Saragih SSos. Mendengar permintaan ketua dewan ini, kedua pejabat Pemkab itupun berjanji akan berusaha.
Sementara Hermanto Sipayung, perwakilan warga mengatakan, mereka sangat berharap Pemkab Simalungun benar-benar menampung pembangunan sarana pendidikan formal di Huta Parjalangan. "Tentunya, dengan pembangunan itu, anak anak tidak lagi kesulitan mencari ilmu pengetahuan," sebut Hermanto Sipayung.
M Gunawan Purba | GLOBAL | Simalungun
Sumber: http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308%3Amenyedihkan-sarana-pendidikan-belum-sentuh-huta-parjalangan&Itemid=55
Menyedihkan! Setelah 64 tahun Indonesia merdeka, masih saja ditemukan sebuah perkampungan yang tidak memiliki sarana pendidikan formal. Apalagi temuan itu ada di sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, yakni di Kabupaten Simalungun.
Itulah faktanya. Di perkampungan Huta Parjalangan di Nagori Simbolon Tengkoh Kecamatan Panombean Panei Kabupaten Simalungun, masih belum tersentuh sarana pendidikan formal. Bahkan tingkat sekolah dasar (SD) pun belum ada di sana.
Untuk "menimba" ilmu, anak anak usia dini (usia SD), sudah harus dipaksa menguras tenaga dan energi. Setiap hari, anak anak SD dari Huta Parjalangan, harus menempuh perjalanan sejauh 10 km (kilometer).
"Bayangkan saja pak. Bagaimana anak anak kami harus sekolah dengan berjalan kaki setiap harinya sejauh 10 kilometer," ucap Jalansen Purba, sedih melihat anaknya harus berusaha keras demi mendapat pendidikan formal di Tengkoh. Sebab, SD yang terdekat hanya ada di Tengkoh.
Tidak tahan melihat pembangunan yang tidak merata, dan melihat sejumlah anak anak dari Huta Parjalangan setiap pagi dan siang hari harus berjibaku dengan perjalanan terjal dan berjurang, 5 perwakilan Huta Parjalangan mendatangi gedung DPRD Simalungun, Selasa (6/1), untuk beraudensi.
Ke 5 perwakilan warga ini menyampaikan kepahitan yang mereka alami kepada Ketua DPRD Simalungun Syahmidun Saragih SSos. Mendengar keluhan rakyat yang diwakilinya, Syahmidun pun langsung memanggil Kadis Penjar (Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran) Simalungun Drs Masri dan Asisten II Sekretariat Pemkab Simalungun Jumsadi Damanik.
Kepada kedua pejabat Pemkab Simalungun itu, dengan tegas Syahmidun Saragih meminta persoalan pendidikan di Huta Parjalangan bisa segera diatasi.
Saat itu, Ketua DPRD Simalungun tersebut mendesak Pemkab Simalungun agar memasukkan anggaran pembangunan gedung pendidikan di Huta Parjalangan dalam APBD 2009.
"Saya tidak mau tahu, dalam APBD 2009 harus sudah direalisasikan," ucap Syahmidun Saragih SSos. Mendengar permintaan ketua dewan ini, kedua pejabat Pemkab itupun berjanji akan berusaha.
Sementara Hermanto Sipayung, perwakilan warga mengatakan, mereka sangat berharap Pemkab Simalungun benar-benar menampung pembangunan sarana pendidikan formal di Huta Parjalangan. "Tentunya, dengan pembangunan itu, anak anak tidak lagi kesulitan mencari ilmu pengetahuan," sebut Hermanto Sipayung.
M Gunawan Purba | GLOBAL | Simalungun
Sumber: http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=308%3Amenyedihkan-sarana-pendidikan-belum-sentuh-huta-parjalangan&Itemid=55
Lagi, Gedung SD Roboh di Jombang
JOMBANG - Satu persatu gedung sekolah dasar tak layak huni di Kabupaten Jombang bertumbangan. Kali ini, satu ruangan kelas di SDN Mentaos, Gudo, Jombang, roboh lantaran rapuhnya bangunan.
Kondisi bangunan sekolah yang sudah dimerger sejak 2005 lalu itu memang terbilang mengenaskan. Kondisi terparah terjadi di ruangan kelas satu, dimana bangunan tersebut sudah tak digunakan. Beberapa kayu penyangga ruangan ini keropos. Begitu juga dengan plafon atap yang beberapa kali runtuh.
Selama empat bulan, pihak sekolah harus mencampur antara siswa kelas satu dengan siswa lainnya. Pihak sekolah khawatir, kondisi ini akan membuat siswa ketakutan belajar, apalagi saat turun hujan. "Mau tak mau, siswa harus dipindahkan. Dari pada makan korban," terang Kepala Sekolah SDN Mentaos Sri Endah, Minggu (19/4/2009).
Bangunan berukuran 8 X 7 meter itu roboh akibat angin kencang yang dibarengi hujan deras. Saat itu, siswa tengah menjalani aktivitas belajar. Beruntung, kejadian ini tak memakan korban baik. "Saat itu siswa belum pulang sekolah. Tiba-tiba atap gedung ambruk," terangnya.
Endah mengaku, sejak 1994 lalu, gedung ini sama sekali tak pernah dijamah perbaikan. Sehingga, kondisi gedung perlahan mengalami kerusakan tanpa ada perbaikan karena tak ada anggaran.
"Kami sudah dua kali mengajukan bantuan rehab gedung ke Dinas Pendidikan. Namun, permintaan tak juga meluluskannya. Tahun ini, ada sinyal jika sekolahnya itu akan dikucuri bantuan," harapnya.
Robohnya gedung sekolah ini menurut Endah, telah dilaporkan kepada Dindik setempat. Dia mengaku akan melaporkan secara tertulis musibah itu. Rencananya, Disdik akan meninjau lokasi sekolah roboh tersebut. "Sekalian kita akan mengajukan bantuan rehab gedung. Dan hal ini sudah kita bicarakan dengan komite sekolah," pungkasnya. (Tritus Julan/Koran SI/teb)
Sumber: http://news.okezone.com/read/2009/04/19/1/212005/1/lagi-gedung-sd-roboh-di-jombang
Kondisi bangunan sekolah yang sudah dimerger sejak 2005 lalu itu memang terbilang mengenaskan. Kondisi terparah terjadi di ruangan kelas satu, dimana bangunan tersebut sudah tak digunakan. Beberapa kayu penyangga ruangan ini keropos. Begitu juga dengan plafon atap yang beberapa kali runtuh.
Selama empat bulan, pihak sekolah harus mencampur antara siswa kelas satu dengan siswa lainnya. Pihak sekolah khawatir, kondisi ini akan membuat siswa ketakutan belajar, apalagi saat turun hujan. "Mau tak mau, siswa harus dipindahkan. Dari pada makan korban," terang Kepala Sekolah SDN Mentaos Sri Endah, Minggu (19/4/2009).
Bangunan berukuran 8 X 7 meter itu roboh akibat angin kencang yang dibarengi hujan deras. Saat itu, siswa tengah menjalani aktivitas belajar. Beruntung, kejadian ini tak memakan korban baik. "Saat itu siswa belum pulang sekolah. Tiba-tiba atap gedung ambruk," terangnya.
Endah mengaku, sejak 1994 lalu, gedung ini sama sekali tak pernah dijamah perbaikan. Sehingga, kondisi gedung perlahan mengalami kerusakan tanpa ada perbaikan karena tak ada anggaran.
"Kami sudah dua kali mengajukan bantuan rehab gedung ke Dinas Pendidikan. Namun, permintaan tak juga meluluskannya. Tahun ini, ada sinyal jika sekolahnya itu akan dikucuri bantuan," harapnya.
Robohnya gedung sekolah ini menurut Endah, telah dilaporkan kepada Dindik setempat. Dia mengaku akan melaporkan secara tertulis musibah itu. Rencananya, Disdik akan meninjau lokasi sekolah roboh tersebut. "Sekalian kita akan mengajukan bantuan rehab gedung. Dan hal ini sudah kita bicarakan dengan komite sekolah," pungkasnya. (Tritus Julan/Koran SI/teb)
Sumber: http://news.okezone.com/read/2009/04/19/1/212005/1/lagi-gedung-sd-roboh-di-jombang
Sabtu, 30 Mei 2009
15 SARANA RUSAK
15% Sarana Sekolah Rusak
Ditulis oleh Administrator
Thursday, 19 February 2009
ImageSURADADI – Sekitar 15% sarana prasarana penunjang sekolah di Indonesia ini rusak dan memprihatinkan keberadaannya. Akibatnya, proses pendidikan tersendat dan membuat kekhawatiran bagi sebagian kalangan pendidik karena proses belajar mengajar tidak berjalan semaksimal mungkin.
Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jatibogor, Suradadi menjadi salah satu contoh kecilnya. MTs berstatus swasta tersebut mempersoalkan tanah yang sering tergerus oleh arus air sungai Cacaban yang mengalir di belakang MTs dengan ketinggian mencapai 15M. Walau, pemda sudah memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan talud, namun persoalan abrasi masih terus berlangsung katika aliran sungai sangat deras.
Dari dua program permintaan yang diajukan pihak MTs yakni bronjongisasi dan talud. Namun, untuk sementara waktu hanya dikabulkan talud dan untuk bronjong harus mengajukan proposal kembali. Nahasnya lagi, talud yang baru selesai dibangun tiga bulan sudah retak dan tanah urugan belum penuh terisi.
Kepala MTs Jatibogor, H Khozin SAg mengeluhkan talud tersebut kurang maksimal dalam penyelesaiannya. Padahal usaha yang selama ini dilakukan semuanya untuk pendidikan generasi muda yang membutuhkan banyak bimbingan.
"Niat kami hanya membantu warga desa Jatibogor dalam proses belajar agar generasi muda mendatang dapat mengisi pembangunan meneruskan yang saat ini sudah ada. Tapi kalau sarana prasarana yang MTs kami punya masih seperti ini, bagaimana anak didik kami bisa konsentrasi belajar?" katanya, Kamis (19/2) kemarin.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR-RI, Cheppy T Wartono SE yang melakukan kunjungan kerja di Suradadi menyatakan prihatin dengan prasarana pendidikan baik di dalam ruangan atau karena faktor alam seperti abrasi di MTs Jatibogor. "Kalau saya prediksikan berarti ada 15% prasarana yang membutuhkan banyak pembangunan maupun rehab," tuturnya.
Adapun dana yang semestinya disiapkan oleh pemerintah sekitar 5 trilyun untuk membenahi semua prasarana yang sudah usang. Termasuk di MTs Jatibogor. "Saya yang datang ke lokasi langsung merasa miris dan melihat kondisi yang ada sangat mengkhawatirkan. Bila jauh hari tak ditangani ditakutkan memakan korban dan terjadi sesuatu mengingat air saat hujan sudah setinggi daratan MTs," terangnya.
Lebih lanjut Cheppy meminta tim dari DPU untuk sesegera menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau pun tak sanggup dibiayai oleh APBD, bisa diajukan ke tingkat propinsi, bahkan sampai ke pusat. "Saya siap kalau akan menindaklanjuti untuk memperbaiki. Silakan buat proposal, nanti saya bantu untuk bertemu dengan Bupati Tegal, apalagi ini sekolah swasta yang saya kira berat untuk memperbaiki karena terbentur anggaran. Sudah bagus dengan MTs satu-satunya ini di Jatibogor berarti membantu pemerintah dalam pendidikan. Sejatinya pemerintah juga membantu memberikan bantuan pendidikan," tegasnya.
Cheppy mempertanyakan keseriusan kepada pemerintah dalam mengelola pendidikan, misalnya soal anggaran 20%. Karena kenyataan yang ada anggaran 20% tersebut bukan murni dari pendidikan, melainkan dari semua unsur seperti dinas di luar pendidikan. "Kalau ditotal yang murni dari pendidikan tak sampai 20%." ungkapnya. (cw4)
Sumber: http://www.radartegal.com/index.php/15-Sarana-Sekolah-Rusak.html
Ditulis oleh Administrator
Thursday, 19 February 2009
ImageSURADADI – Sekitar 15% sarana prasarana penunjang sekolah di Indonesia ini rusak dan memprihatinkan keberadaannya. Akibatnya, proses pendidikan tersendat dan membuat kekhawatiran bagi sebagian kalangan pendidik karena proses belajar mengajar tidak berjalan semaksimal mungkin.
Di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Jatibogor, Suradadi menjadi salah satu contoh kecilnya. MTs berstatus swasta tersebut mempersoalkan tanah yang sering tergerus oleh arus air sungai Cacaban yang mengalir di belakang MTs dengan ketinggian mencapai 15M. Walau, pemda sudah memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan talud, namun persoalan abrasi masih terus berlangsung katika aliran sungai sangat deras.
Dari dua program permintaan yang diajukan pihak MTs yakni bronjongisasi dan talud. Namun, untuk sementara waktu hanya dikabulkan talud dan untuk bronjong harus mengajukan proposal kembali. Nahasnya lagi, talud yang baru selesai dibangun tiga bulan sudah retak dan tanah urugan belum penuh terisi.
Kepala MTs Jatibogor, H Khozin SAg mengeluhkan talud tersebut kurang maksimal dalam penyelesaiannya. Padahal usaha yang selama ini dilakukan semuanya untuk pendidikan generasi muda yang membutuhkan banyak bimbingan.
"Niat kami hanya membantu warga desa Jatibogor dalam proses belajar agar generasi muda mendatang dapat mengisi pembangunan meneruskan yang saat ini sudah ada. Tapi kalau sarana prasarana yang MTs kami punya masih seperti ini, bagaimana anak didik kami bisa konsentrasi belajar?" katanya, Kamis (19/2) kemarin.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR-RI, Cheppy T Wartono SE yang melakukan kunjungan kerja di Suradadi menyatakan prihatin dengan prasarana pendidikan baik di dalam ruangan atau karena faktor alam seperti abrasi di MTs Jatibogor. "Kalau saya prediksikan berarti ada 15% prasarana yang membutuhkan banyak pembangunan maupun rehab," tuturnya.
Adapun dana yang semestinya disiapkan oleh pemerintah sekitar 5 trilyun untuk membenahi semua prasarana yang sudah usang. Termasuk di MTs Jatibogor. "Saya yang datang ke lokasi langsung merasa miris dan melihat kondisi yang ada sangat mengkhawatirkan. Bila jauh hari tak ditangani ditakutkan memakan korban dan terjadi sesuatu mengingat air saat hujan sudah setinggi daratan MTs," terangnya.
Lebih lanjut Cheppy meminta tim dari DPU untuk sesegera menyelesaikan persoalan tersebut. Kalau pun tak sanggup dibiayai oleh APBD, bisa diajukan ke tingkat propinsi, bahkan sampai ke pusat. "Saya siap kalau akan menindaklanjuti untuk memperbaiki. Silakan buat proposal, nanti saya bantu untuk bertemu dengan Bupati Tegal, apalagi ini sekolah swasta yang saya kira berat untuk memperbaiki karena terbentur anggaran. Sudah bagus dengan MTs satu-satunya ini di Jatibogor berarti membantu pemerintah dalam pendidikan. Sejatinya pemerintah juga membantu memberikan bantuan pendidikan," tegasnya.
Cheppy mempertanyakan keseriusan kepada pemerintah dalam mengelola pendidikan, misalnya soal anggaran 20%. Karena kenyataan yang ada anggaran 20% tersebut bukan murni dari pendidikan, melainkan dari semua unsur seperti dinas di luar pendidikan. "Kalau ditotal yang murni dari pendidikan tak sampai 20%." ungkapnya. (cw4)
Sumber: http://www.radartegal.com/index.php/15-Sarana-Sekolah-Rusak.html
867 SD/MI di Banjarnegara Rusak
Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi banyak kendala. Tingkat kerusakan gedung sekolah cukup tinggi. Pada 2002, tercatat 867 SD/MI ini rusak, terdiri 265 rusak berat, rusak sedang (399) dan rusak ringan lebih dari 2,000 unit.
''Kendala ini yang akan diatasi bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun semua itu butuh dana yang cukup besar,'' kata Bupati Drs Jasri ST MM, saat jumpa pers awal tahun 2003 dengan wartawan di peringgitan Sabtu, lalu.
Didampingi Wakil Bupati Drs Hadi Supeno MSi, dan sejumlah Kadinas dan Kabag, Bupati mengatakan, tahun ini Pemkab merencanakan merehab 411 sekolah rusak. Untuk itu sudah dialokasikan dana APBD 2003 sekitar Rp 23,850 miliar.
Sejumlah itu belum termasuk dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pusat atau provinsi. Kabupaten masih mengarapkan bantuan pusat/provinsi bisa turun untuk memperbaiki prasarana/sarana fisik pendidikan yang rusak, yang belum terjangkau APBD.
Pekerjaan merehab SD/MI, nantinya diserahkan Komite Sekolah. Pengalaman tahun lalu dikerjakan sendiri komite sekolah punya nilai plus. Hasil pelaksanaan dua kali lebih dibanding pekerjaan diserahkan pihak ketiga.
''Sekolah yang perlu perbaikan 4 kelas, saat dikerjakan pihak ketiga hanya empat jadi sesuai kontrak. Ketika dikerjakan komite sekolah, bisa jadi enam bahkan delapan kelas. Ini termasuk efisiensi,'' ujarnya.
Sumber Daya
Selain prasarana pendidikan, lanjut Bupati, pemkab merencanakan merekrut pegawai tak tetap (PTT). Tahun lalu, Pemkab merekrut 90 guru kontrak SLTP/SMU/SMK. Provinsi lalu menambah se-banyak 181 orang. Tahun ini akan menambah lagi.
Wakil Bupati menambahkan, Pemkab merasa senang apabila para guru PTT itu bersedia mengabdi di sekolah pelosok. Bagi guru yang bersedia mengabdi di daerah terpencil akan diberikan insentif sebesar Rp 72.500/bulan. ''Uang insentif tak dipotong sepeserpun. Jika ada guru di kota yang iri karena tak menerima insentif itu, kami akan berikan asal mereka mau pindah ke daerah pelosok,'' ujar Wabup.
sumber :
www.suaramerdeka.com Rabu, 15 Januari 2003
''Kendala ini yang akan diatasi bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun semua itu butuh dana yang cukup besar,'' kata Bupati Drs Jasri ST MM, saat jumpa pers awal tahun 2003 dengan wartawan di peringgitan Sabtu, lalu.
Didampingi Wakil Bupati Drs Hadi Supeno MSi, dan sejumlah Kadinas dan Kabag, Bupati mengatakan, tahun ini Pemkab merencanakan merehab 411 sekolah rusak. Untuk itu sudah dialokasikan dana APBD 2003 sekitar Rp 23,850 miliar.
Sejumlah itu belum termasuk dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pusat atau provinsi. Kabupaten masih mengarapkan bantuan pusat/provinsi bisa turun untuk memperbaiki prasarana/sarana fisik pendidikan yang rusak, yang belum terjangkau APBD.
Pekerjaan merehab SD/MI, nantinya diserahkan Komite Sekolah. Pengalaman tahun lalu dikerjakan sendiri komite sekolah punya nilai plus. Hasil pelaksanaan dua kali lebih dibanding pekerjaan diserahkan pihak ketiga.
''Sekolah yang perlu perbaikan 4 kelas, saat dikerjakan pihak ketiga hanya empat jadi sesuai kontrak. Ketika dikerjakan komite sekolah, bisa jadi enam bahkan delapan kelas. Ini termasuk efisiensi,'' ujarnya.
Sumber Daya
Selain prasarana pendidikan, lanjut Bupati, pemkab merencanakan merekrut pegawai tak tetap (PTT). Tahun lalu, Pemkab merekrut 90 guru kontrak SLTP/SMU/SMK. Provinsi lalu menambah se-banyak 181 orang. Tahun ini akan menambah lagi.
Wakil Bupati menambahkan, Pemkab merasa senang apabila para guru PTT itu bersedia mengabdi di sekolah pelosok. Bagi guru yang bersedia mengabdi di daerah terpencil akan diberikan insentif sebesar Rp 72.500/bulan. ''Uang insentif tak dipotong sepeserpun. Jika ada guru di kota yang iri karena tak menerima insentif itu, kami akan berikan asal mereka mau pindah ke daerah pelosok,'' ujar Wabup.
sumber :
www.suaramerdeka.com Rabu, 15 Januari 2003
SARANA PENDIDIKAN
Sarana Pendidikan
Kamis, 29 Januari 2009 01:56 Administrator
E-mail Cetak PDF
LABORATORIUM
Laboratorium merupakan bagian yang sangat penting dari proses belajar mengajar di pendidikan tinggi, diharapkan dengan kebaradaan laboratorium yang memadai mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh secara teoritis untuk membuktikan kebenarannya. STT STIKMA Internasional terus berusaha melengkapi laboratorium yang sudah dimiliki dan sudah dipersiapkan baik untuk dipergunakan bersama ataupun dipergunakan khusus untuk masing-masing program studi. Laboratorium dan Studio yang disiapkan STT STIKMA Internasional, antara lain :
1. Ruang Server
Ruangan ini digunakan sebagai pusat jaringan komputer. Di dalamnya terdapat bank data (data mahasiswa, karyawan, dosen), server yang dilengkapi dengan perangkat lunak yang berorientasi jaringan serta service/layanan seperti e-mail local, e-mail on line, e-education, dan lain sebagainya.
2. Laboratorium Desain, Animasi, dan Internet
Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum Jurusan Teknik Informatika Spesialisasi Teknik Animasi Grafis Komputer dan Jurusan Teknik Arsitektur. Laboratorium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi dengan perangkat lunak grafis 2D,grafis 3D, animasi, dan Internet.
3. Laboratorium Pemrograman Komputer
Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum pemrograman komputer untuk jurusan Teknik Informatika. Laboratoium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi perangkat lunak untuk pemrograman komputer.
4. Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data
Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum Pengolahan Data Elektronik dan Paket Program Niaga, selain juga dipergunakan sebagai laboratorium pemrograman. Laboratorium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi perangkat lunak untuk pengolahan data, dan aplikasi niaga, selain juga perangkat lunak pemrograman.
5. Laboratorium Basis Data dan Internet
Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum pengolahan basis data dan aplikasi Internet. Laboratorium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi perangkat lunak untuk pengolahan basis data dan Internet.
6. Laboratorium Jaringan Komputer
Laboratorium ini berfungsi sebagai sarana kegiatan praktium Jaringan Komputer dengan multi Sistem Operasi terintegrasi. Laboratorium ini juga berfungsi untuk sarana demo mata kuliah komunikasi data.
7. Laboratorium Elektronika Digital
Laboratorium ini berfungsi sebagai kegiatan praktikum matakuliah Elektronika Digital yang dilengkapi 60 perangkat praktikum, 30 perangkat cadangan dengan asesorisnya. Untuk berlangsungnya praktikum, praktikan menggunakan buku panduan praktikum, yang terdiri dari delapan bab materi.
Disamping sebagai perangkat praktikum mahasiswa, perangkat tersebut juga digunakan untuk penelitian dan pengembangan bagi mahasiswa dan dosen.
Terakhir Diupdate ( Kamis, 29 Januari 2009 07:48 )
Pengumuman !
Informasi Pendaftaran 2009
Agenda Kampus
* 23 April 2009 - 26 April 2009 Ujian / Seminar Tu...
* 27 April 2009 - 02 May 2009 UTS Semester Genap...
Foto Gallery
idcard printed on binter machine
Shoutbox
Banner
sUMBER : http://www.stikma.ac.id/tentang-stikma/sarana-pendidikan.html
Kamis, 29 Januari 2009 01:56 Administrator
E-mail Cetak PDF
LABORATORIUM
Laboratorium merupakan bagian yang sangat penting dari proses belajar mengajar di pendidikan tinggi, diharapkan dengan kebaradaan laboratorium yang memadai mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu yang diperoleh secara teoritis untuk membuktikan kebenarannya. STT STIKMA Internasional terus berusaha melengkapi laboratorium yang sudah dimiliki dan sudah dipersiapkan baik untuk dipergunakan bersama ataupun dipergunakan khusus untuk masing-masing program studi. Laboratorium dan Studio yang disiapkan STT STIKMA Internasional, antara lain :
1. Ruang Server
Ruangan ini digunakan sebagai pusat jaringan komputer. Di dalamnya terdapat bank data (data mahasiswa, karyawan, dosen), server yang dilengkapi dengan perangkat lunak yang berorientasi jaringan serta service/layanan seperti e-mail local, e-mail on line, e-education, dan lain sebagainya.
2. Laboratorium Desain, Animasi, dan Internet
Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum Jurusan Teknik Informatika Spesialisasi Teknik Animasi Grafis Komputer dan Jurusan Teknik Arsitektur. Laboratorium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi dengan perangkat lunak grafis 2D,grafis 3D, animasi, dan Internet.
3. Laboratorium Pemrograman Komputer
Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum pemrograman komputer untuk jurusan Teknik Informatika. Laboratoium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi perangkat lunak untuk pemrograman komputer.
4. Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data
Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum Pengolahan Data Elektronik dan Paket Program Niaga, selain juga dipergunakan sebagai laboratorium pemrograman. Laboratorium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi perangkat lunak untuk pengolahan data, dan aplikasi niaga, selain juga perangkat lunak pemrograman.
5. Laboratorium Basis Data dan Internet
Laboratorium ini dipergunakan sebagai sarana kegiatan praktikum pengolahan basis data dan aplikasi Internet. Laboratorium ini menggunakan sistem operasi Windows XP yang dilengkapi perangkat lunak untuk pengolahan basis data dan Internet.
6. Laboratorium Jaringan Komputer
Laboratorium ini berfungsi sebagai sarana kegiatan praktium Jaringan Komputer dengan multi Sistem Operasi terintegrasi. Laboratorium ini juga berfungsi untuk sarana demo mata kuliah komunikasi data.
7. Laboratorium Elektronika Digital
Laboratorium ini berfungsi sebagai kegiatan praktikum matakuliah Elektronika Digital yang dilengkapi 60 perangkat praktikum, 30 perangkat cadangan dengan asesorisnya. Untuk berlangsungnya praktikum, praktikan menggunakan buku panduan praktikum, yang terdiri dari delapan bab materi.
Disamping sebagai perangkat praktikum mahasiswa, perangkat tersebut juga digunakan untuk penelitian dan pengembangan bagi mahasiswa dan dosen.
Terakhir Diupdate ( Kamis, 29 Januari 2009 07:48 )
Pengumuman !
Informasi Pendaftaran 2009
Agenda Kampus
* 23 April 2009 - 26 April 2009 Ujian / Seminar Tu...
* 27 April 2009 - 02 May 2009 UTS Semester Genap...
Foto Gallery
idcard printed on binter machine
Shoutbox
Banner
sUMBER : http://www.stikma.ac.id/tentang-stikma/sarana-pendidikan.html
Sekolah Gratis Akan Perlambat Perbaikan Sarana Pendidikan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Ahmad Suwandhi, mengatakan pencanangan program sekolah gratis berupa pembebasan biaya operasional pendidikan (BOP) bagi siswa SD/madrasah dan SMP/MTs diprediksi akan berdampak melambatnya upaya penuntasan sarana gedung yang masih banyak mengalami kerusakan parah.
Dampak lain berupa kesulitan membayar honor para sukarelawan guru yang selama ini sangat menolong penyelenggaran kegiatan belajar mengajar. Tenaga pendidik non-PNS tersebut berkisar 30 persen dari jumlah guru PNS di Kabupaten Tangerang.” Mereka terutama bekerja sebagai guru SD,” ujarnya, Senin 25/5.
Suwadhi menyebutkan, berdasarkan kalkulasi Dinas Pendidikan setempat, sekolah gratis membutuhkan biaya sekurangya Rp 566 miliar, sebanyak 50 persennya adalah porsi tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan separuh lagi merupakan beban tanggungan Kabupaten Tangerang atau sebanyak Rp 283 miliar. “Dari segi pembiayaan, akan berpengaruh signifikan terhadap penanganan bidang lain di sektor pendidikan. Setidaknya akan terasa pada pelaksanaan program perbaikan infratruktur dan pembayaran honor sukarelawan guru,” katanya.
Suwandhi mengakui, kondisi pendidikan di Kabupaten Tangerang masih diwarnai banyaknya kerusakan sarana gedung, khususnya untuk tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan Kota Tangerang, yang sudah keluar dari masalah infrastruktur sehingga program sekolah gratis relatif tidak menjadi persoalan. “Jika melihat kondisi obyektif seperti itu, perlu ada sharing beban tiga pihak, dalam hal ini termasuk didalamnya Pemprov Banten dengan porsi 20 atau 30 persen. Namun hingga ini provinsi tidak memberikan respon,”ungkapnya.
Jatah biaya operasional pendidikan yang dibebaskan dalam skema program sekolah gratis itu untuk siswa Ssekolah Dasar berkisar Rp 72 ribu per murid per tahun, dan SMP/MTs di atas Rp 100 ribu.
Dihubungi terpisah, anggota Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tangerang, Togu Pardamaean Tobing, menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten sejatinya tidak lepas tangan dalam pembiayaan sekolah gratis. “Jangan Kabupaten Tangerang saja yang menanggung ongkos pendidikan bagi masyarakat ini. Bagilah bebannya,” kata Togu.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2009/05/25/brk,20090525-177893,id.html
Dampak lain berupa kesulitan membayar honor para sukarelawan guru yang selama ini sangat menolong penyelenggaran kegiatan belajar mengajar. Tenaga pendidik non-PNS tersebut berkisar 30 persen dari jumlah guru PNS di Kabupaten Tangerang.” Mereka terutama bekerja sebagai guru SD,” ujarnya, Senin 25/5.
Suwadhi menyebutkan, berdasarkan kalkulasi Dinas Pendidikan setempat, sekolah gratis membutuhkan biaya sekurangya Rp 566 miliar, sebanyak 50 persennya adalah porsi tanggungjawab pemerintah pusat, sedangkan separuh lagi merupakan beban tanggungan Kabupaten Tangerang atau sebanyak Rp 283 miliar. “Dari segi pembiayaan, akan berpengaruh signifikan terhadap penanganan bidang lain di sektor pendidikan. Setidaknya akan terasa pada pelaksanaan program perbaikan infratruktur dan pembayaran honor sukarelawan guru,” katanya.
Suwandhi mengakui, kondisi pendidikan di Kabupaten Tangerang masih diwarnai banyaknya kerusakan sarana gedung, khususnya untuk tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan Kota Tangerang, yang sudah keluar dari masalah infrastruktur sehingga program sekolah gratis relatif tidak menjadi persoalan. “Jika melihat kondisi obyektif seperti itu, perlu ada sharing beban tiga pihak, dalam hal ini termasuk didalamnya Pemprov Banten dengan porsi 20 atau 30 persen. Namun hingga ini provinsi tidak memberikan respon,”ungkapnya.
Jatah biaya operasional pendidikan yang dibebaskan dalam skema program sekolah gratis itu untuk siswa Ssekolah Dasar berkisar Rp 72 ribu per murid per tahun, dan SMP/MTs di atas Rp 100 ribu.
Dihubungi terpisah, anggota Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tangerang, Togu Pardamaean Tobing, menyatakan, Pemerintah Provinsi Banten sejatinya tidak lepas tangan dalam pembiayaan sekolah gratis. “Jangan Kabupaten Tangerang saja yang menanggung ongkos pendidikan bagi masyarakat ini. Bagilah bebannya,” kata Togu.
Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/layanan_publik/2009/05/25/brk,20090525-177893,id.html
KETIDAKADILAN DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Judul: Ketidak Adilan Dalam Kebijkan Pendidikan
Bahan ini cocok untuk Semua Sektor Pendidikan.
Nama & E-mail (Penulis): M. Nahdi
Saya Guru di MTs. di Pancor Lombok Timur
Topik: Relevansi Kebijakan Pendidikan Terhadap Mutu Lulusan
Tanggal: 10 Oktober 2004
KETIDAK ADILAN
DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Oleh ; M. Nahdi
Persoalan yang senantiasa menjadi sorotan dalam dunia pendidikan masih saja seputar kualitas output (lulusan) yang ditandai dengan rendahnya standar nilai ujian akhir nasional yang ditetapkan pemerintah. Rendahnya standar yang ditetapkan pemerintah ini secara tidak langsung menggambarkan harapan kita terhadap kualitas lulusan yang rendah pula. Namun demikian di sisi lain ternyata bahwa, sebagian besar para praktisi pendidikan di lapangan sangat "resah" dengan adanya aturan penetapan standar kelulusan siswa tersebut, mengingat kualitas prosesnya yang masih belum dapat menjamin pencapaian angka standar.
Standar 4,0 memang suatu angka yang relatif sangat rendah untuk dapat diterima sebagai suatu gambaran terhadap kualitas hasil dari proses pendidikan yang kita harapkan. Namun demikianlah realitas yang ada. Sementara bagi sebagian besar pihak praktisi di lapangan yang sangat memahami kualitas proses yang dilakukan menganggap itu (baca; 4,0) sebagai standar yang sangat tinggi untuk dapat dicapai oleh para siswanya.
Padahal menurut asumsi saya bahwa, standar 4,0 yang diatur oleh pemerintah tidak didasarkan atas target mutu hasil yang dicita-citakan. Akan tetapi lebih merupakan hasil penyesuaian terhadap kenyataan di lapangan. Dan Penetapan angka 4,0 ini tidak dapat memberikan cukup energi bagi para praktisi untuk memacu kinerja dan meningkatkan kualitas proses pendidikan. Apalagi untuk mencapai standar tersebut masih mentolerir adanya kebijaksanaan untuk merekayasa proses pelaksanaan ujian oleh pengawas ujian dan rekayasa pemberian nilai oleh panitia ujian/guru. Sehingga kita tidak pernah benar-benar dapat memperoleh gambaran tentang mutu hasil dari proses pendidikan yang kita lakukan.
Meski demikian ada juga sebagian kecil sekolah yang dapat melampaui standar yang ditetapkan pemerintah dengan mudah. Hal ini menggambarkan adanya disparitas mutu pendidikan, dan kenyataannya memang disparitas yang terjadi cukup tajam. Ketika misalnya kita mencoba membandingkan antara sekolah negeri dengan swasta, kemudian antara sekolah yang berada di bawah lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dengan yang berada di bawah Departemen Agama, maka terlihat dengan jelas terjadi perbedaan yang sangat tajam dari aspek kulitas proses dan kualitas hasil. Contoh yang lebih kongkrit misalnya antara SMU Negeri 1 Mataram dengan SMU Muhammadiyah Masbagaik (antara negeri dan swasta), terjadi disparitas mutu hasil dan mutu proses yang sangat tajam. Contoh lain misalnya, antara SMU 1 Selong dengan Madrasah Aliyah NW Lendang Nangka (antara Lembaga pendidikan dibawah Depdiknas/negeri dengan Depag/swasta) nampak terjadi hal (disparitas) yang sama tajam.
Persoalan disparitas dalam aspek kualitas proses dan kualitas hasil pendidikan ini, disamping faktor-faktor yang lain, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh ketidak adilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan bidang pendidikan. Hal ini (ketidak adilan dalam penerapan kebijakan bidang pendidikan), sangat dirasakan terutama oleh lembaga pendidikan swasta (private education) misalnya dalam distribusi bantuan anggaran biaya operasional pendidikan, distribusi bantuan tenaga kependidikan (guru) ke sekolah-sekolah, distribusi bantuan baik yang berbentuk pengadaan sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan, distribusi pemberian beasiswa, distribusi peluang dan kesempatan mengakses informasi tentang pendidikan, dsb.
Persoalan ketidak adilan pemerintah ini bahkan juga dirasakan sangat jelas oleh para guru terutama oleh mereka yang berada di sekolah-sekolah swasta, misalnya dalam mengakses peluang dan kesempatan bahkan informasi untuk membina dan meningkatkan karir profesi keguruan. Demikian juga lembaga pendidikan swasta selama ini sering menjadi obyek pungli bagi oknum pejabat dan pengawas pendidikan.
Di sisi lain pada sekolah-sekolah negeri, pemerintah hampir memberikan seluruh biaya operasional, berbagai jenis bantuan sarana dan fasilitas, tenaga guru, dan bahkan akses informasi lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta. Meski demikian masih banyak sekolah negeri yang memungut "uang iuran pendidikan" (atau dengan istilah yang lain) yang cukup besar, dan bahkan lebih besar dari lembaga pendidikan swasta. Hal ini semakin menambah beban orang tua, sehingga banyak yang mengeluhkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan pada lembaga pendidikan negeri.
Ironisnya pemahaman tentang konsep Managemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sedang dikembangkan dengan eksisnya lemabga baru Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, lebih dimaknai sebagai sebuah pergeseran kewenangan dari sekolah ke komite untuk memutuskan jumlah dan jenis pungutan uang iuran dari orang tua siswa. Jadi paradigma komite sekolah sebenarnya sama dengan BP3, karena dalam praktiknya yang terjadi tidak ada unsur kreatifitas komite untuk mencari dan memobilisasi sumber dana dari masyarakat kecuali dari orang tua siswa untuk membantu proses pendidikan di sekolah. Dan kenyataanya jumlah pungutan semakin besar dan jenisnya semakin banyak kepada orang yang sama, sehingga terjadi banyaknya keluhan orang tua siswa terhadap semakin tingginya biaya pendidikan anak.
Terhadap persoalan distribusi bantuan tenaga kependidikan (guru), juga menunjukkan ketidak adilan yang sangat nyata baik secara kualitatif maupun kuantitatif diberikan kepada sekolah negeri. Sehingga terkesan pemerintah lebih ingin menunjukkan diri sebagai pemain pendidikan yang siap berkompetisi secara tidak adil dengan masyarakat (swasta), dari pada sebagai regulator yang mengatur dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya kompetisi yang sehat antar masyarakat (lembga pendidikan) itu sendiri.
Terhadap distribusi bantuan sarana prasarana dan fasilitas seperti pengadaan buku & alat pelajaran, saya kira kita semua tahu terjadi ketimpangan yang luar biasa misalnya di beberapa sekolah negeri terdapat buku-buku dan alat pelajaran yang kurang efektif karena jumlahnya banyak. Sementara di sekolah-sekolah swasta tidak ada, kecuali sekolah itu mampu membeli sendiri.
Dalam distribusi beasiswa, juga terdapat kebijakan yang kurang memenuhi rasa keadilan misalnya dari segi jumlah penerima beasiswa di sekolah swasta selalu lebih sedikit dari sekolah negeri, padahal kenyataan menunjukkan bahwa, orang tua yang relatif mampu secara ekonomi kecenderungannya memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Dan bagi yang tidak mampu lebih memilih ke sekolah swasta. Alasan utamanya sebagian besar bukan karena kemampuan/prestasi intelektual anaknya yang rendah, tetapi lebih dominan karena biaya pendidikan di sekolah negeri terlalu tinggi.
Kemudian dalam hal distribusi peluang untuk mengakses informasi dan kebijakan pendidikan juga terdapat ketidak adilan misalnya, untuk sosialisasi kebijakan dan sistem pendidikan, selalu saja yang menjadi sasaran utama adalah guru-guru/sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta terasa sangat kurang mendapat perhatian. Sehingga pemahaman tentang kurikulum/sistem pendidikan dan berabagai kebijkan di bidang pendidikan kurang konprehenship untuk dapat diimplementasikan dengan baik oleh mereka (tenaga kependidikan) yang berada di sekolah-sekolah swasta.
Demikianlah pemerintah tidak berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi lembaga pendidikan swasta untuk dapat berkompetisi dengan sekolah negeri secara adil. Padahal kalau kita pahami subyek sekaligus obyek pendidikan (siswa) itu baik di sekolah swasta maupun negeri semuanya adalah anak bangsa, warga negara yang memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 termasuk hasil amandemen.
Kenyataan ketidakadilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan di bidang pendikan telah menunjukkan bahwa pemerintah kurang apresiatif terhadap inisiatif masyarakat untuk membangun dan mengelola sebuah lembaga pendidikan dalam rangka membantu pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini juga memberikan kesan bahwa hanya pemerintah yang mampu berhasil dalam mengelola pendidikan dengan kualitas yang baik.
Jika hal ini (ketidak adilan dalam kebijakan pendidikan) dibiarkan terus maka, akan timbul bahkan sudah terjadi sikap apatis yang akan mematikan semangat dari sekolah/madrasah swasta untuk mau dan mampu berkompetisi dengan sekolah negeri secara berkeadilan.
Implikasi yang nyata dari ketidak adilan ini adalah terjadinya disparitas mutu hasil pendidikan yang sangat tajam. Bagaimana mungkin untuk kurikulum (materi), tujuan , target penguasaan materi dan dengan alat ukur yang sama kita dapat memperoleh hasil yang sama apabila sarana-prasarana, fasilitas, finansial, dan tenaga kependidikan yang jauh berbada secara kualitas maupun kuantitasnya. Mutu hasil pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas proses. Sementara kualitas proses sangat dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas, sarana, tenaga guru (SDM), serta finansial.
Pancor, 26 Agustus 2004
Bahan ini cocok untuk Semua Sektor Pendidikan.
Nama & E-mail (Penulis): M. Nahdi
Saya Guru di MTs. di Pancor Lombok Timur
Topik: Relevansi Kebijakan Pendidikan Terhadap Mutu Lulusan
Tanggal: 10 Oktober 2004
KETIDAK ADILAN
DALAM KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Oleh ; M. Nahdi
Persoalan yang senantiasa menjadi sorotan dalam dunia pendidikan masih saja seputar kualitas output (lulusan) yang ditandai dengan rendahnya standar nilai ujian akhir nasional yang ditetapkan pemerintah. Rendahnya standar yang ditetapkan pemerintah ini secara tidak langsung menggambarkan harapan kita terhadap kualitas lulusan yang rendah pula. Namun demikian di sisi lain ternyata bahwa, sebagian besar para praktisi pendidikan di lapangan sangat "resah" dengan adanya aturan penetapan standar kelulusan siswa tersebut, mengingat kualitas prosesnya yang masih belum dapat menjamin pencapaian angka standar.
Standar 4,0 memang suatu angka yang relatif sangat rendah untuk dapat diterima sebagai suatu gambaran terhadap kualitas hasil dari proses pendidikan yang kita harapkan. Namun demikianlah realitas yang ada. Sementara bagi sebagian besar pihak praktisi di lapangan yang sangat memahami kualitas proses yang dilakukan menganggap itu (baca; 4,0) sebagai standar yang sangat tinggi untuk dapat dicapai oleh para siswanya.
Padahal menurut asumsi saya bahwa, standar 4,0 yang diatur oleh pemerintah tidak didasarkan atas target mutu hasil yang dicita-citakan. Akan tetapi lebih merupakan hasil penyesuaian terhadap kenyataan di lapangan. Dan Penetapan angka 4,0 ini tidak dapat memberikan cukup energi bagi para praktisi untuk memacu kinerja dan meningkatkan kualitas proses pendidikan. Apalagi untuk mencapai standar tersebut masih mentolerir adanya kebijaksanaan untuk merekayasa proses pelaksanaan ujian oleh pengawas ujian dan rekayasa pemberian nilai oleh panitia ujian/guru. Sehingga kita tidak pernah benar-benar dapat memperoleh gambaran tentang mutu hasil dari proses pendidikan yang kita lakukan.
Meski demikian ada juga sebagian kecil sekolah yang dapat melampaui standar yang ditetapkan pemerintah dengan mudah. Hal ini menggambarkan adanya disparitas mutu pendidikan, dan kenyataannya memang disparitas yang terjadi cukup tajam. Ketika misalnya kita mencoba membandingkan antara sekolah negeri dengan swasta, kemudian antara sekolah yang berada di bawah lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dengan yang berada di bawah Departemen Agama, maka terlihat dengan jelas terjadi perbedaan yang sangat tajam dari aspek kulitas proses dan kualitas hasil. Contoh yang lebih kongkrit misalnya antara SMU Negeri 1 Mataram dengan SMU Muhammadiyah Masbagaik (antara negeri dan swasta), terjadi disparitas mutu hasil dan mutu proses yang sangat tajam. Contoh lain misalnya, antara SMU 1 Selong dengan Madrasah Aliyah NW Lendang Nangka (antara Lembaga pendidikan dibawah Depdiknas/negeri dengan Depag/swasta) nampak terjadi hal (disparitas) yang sama tajam.
Persoalan disparitas dalam aspek kualitas proses dan kualitas hasil pendidikan ini, disamping faktor-faktor yang lain, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh ketidak adilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan bidang pendidikan. Hal ini (ketidak adilan dalam penerapan kebijakan bidang pendidikan), sangat dirasakan terutama oleh lembaga pendidikan swasta (private education) misalnya dalam distribusi bantuan anggaran biaya operasional pendidikan, distribusi bantuan tenaga kependidikan (guru) ke sekolah-sekolah, distribusi bantuan baik yang berbentuk pengadaan sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan, distribusi pemberian beasiswa, distribusi peluang dan kesempatan mengakses informasi tentang pendidikan, dsb.
Persoalan ketidak adilan pemerintah ini bahkan juga dirasakan sangat jelas oleh para guru terutama oleh mereka yang berada di sekolah-sekolah swasta, misalnya dalam mengakses peluang dan kesempatan bahkan informasi untuk membina dan meningkatkan karir profesi keguruan. Demikian juga lembaga pendidikan swasta selama ini sering menjadi obyek pungli bagi oknum pejabat dan pengawas pendidikan.
Di sisi lain pada sekolah-sekolah negeri, pemerintah hampir memberikan seluruh biaya operasional, berbagai jenis bantuan sarana dan fasilitas, tenaga guru, dan bahkan akses informasi lebih besar dibandingkan dengan sekolah-sekolah swasta. Meski demikian masih banyak sekolah negeri yang memungut "uang iuran pendidikan" (atau dengan istilah yang lain) yang cukup besar, dan bahkan lebih besar dari lembaga pendidikan swasta. Hal ini semakin menambah beban orang tua, sehingga banyak yang mengeluhkan semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan pada lembaga pendidikan negeri.
Ironisnya pemahaman tentang konsep Managemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sedang dikembangkan dengan eksisnya lemabga baru Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan, lebih dimaknai sebagai sebuah pergeseran kewenangan dari sekolah ke komite untuk memutuskan jumlah dan jenis pungutan uang iuran dari orang tua siswa. Jadi paradigma komite sekolah sebenarnya sama dengan BP3, karena dalam praktiknya yang terjadi tidak ada unsur kreatifitas komite untuk mencari dan memobilisasi sumber dana dari masyarakat kecuali dari orang tua siswa untuk membantu proses pendidikan di sekolah. Dan kenyataanya jumlah pungutan semakin besar dan jenisnya semakin banyak kepada orang yang sama, sehingga terjadi banyaknya keluhan orang tua siswa terhadap semakin tingginya biaya pendidikan anak.
Terhadap persoalan distribusi bantuan tenaga kependidikan (guru), juga menunjukkan ketidak adilan yang sangat nyata baik secara kualitatif maupun kuantitatif diberikan kepada sekolah negeri. Sehingga terkesan pemerintah lebih ingin menunjukkan diri sebagai pemain pendidikan yang siap berkompetisi secara tidak adil dengan masyarakat (swasta), dari pada sebagai regulator yang mengatur dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya kompetisi yang sehat antar masyarakat (lembga pendidikan) itu sendiri.
Terhadap distribusi bantuan sarana prasarana dan fasilitas seperti pengadaan buku & alat pelajaran, saya kira kita semua tahu terjadi ketimpangan yang luar biasa misalnya di beberapa sekolah negeri terdapat buku-buku dan alat pelajaran yang kurang efektif karena jumlahnya banyak. Sementara di sekolah-sekolah swasta tidak ada, kecuali sekolah itu mampu membeli sendiri.
Dalam distribusi beasiswa, juga terdapat kebijakan yang kurang memenuhi rasa keadilan misalnya dari segi jumlah penerima beasiswa di sekolah swasta selalu lebih sedikit dari sekolah negeri, padahal kenyataan menunjukkan bahwa, orang tua yang relatif mampu secara ekonomi kecenderungannya memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Dan bagi yang tidak mampu lebih memilih ke sekolah swasta. Alasan utamanya sebagian besar bukan karena kemampuan/prestasi intelektual anaknya yang rendah, tetapi lebih dominan karena biaya pendidikan di sekolah negeri terlalu tinggi.
Kemudian dalam hal distribusi peluang untuk mengakses informasi dan kebijakan pendidikan juga terdapat ketidak adilan misalnya, untuk sosialisasi kebijakan dan sistem pendidikan, selalu saja yang menjadi sasaran utama adalah guru-guru/sekolah negeri, sedangkan sekolah swasta terasa sangat kurang mendapat perhatian. Sehingga pemahaman tentang kurikulum/sistem pendidikan dan berabagai kebijkan di bidang pendidikan kurang konprehenship untuk dapat diimplementasikan dengan baik oleh mereka (tenaga kependidikan) yang berada di sekolah-sekolah swasta.
Demikianlah pemerintah tidak berupaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi lembaga pendidikan swasta untuk dapat berkompetisi dengan sekolah negeri secara adil. Padahal kalau kita pahami subyek sekaligus obyek pendidikan (siswa) itu baik di sekolah swasta maupun negeri semuanya adalah anak bangsa, warga negara yang memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 termasuk hasil amandemen.
Kenyataan ketidakadilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan di bidang pendikan telah menunjukkan bahwa pemerintah kurang apresiatif terhadap inisiatif masyarakat untuk membangun dan mengelola sebuah lembaga pendidikan dalam rangka membantu pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara. Hal ini juga memberikan kesan bahwa hanya pemerintah yang mampu berhasil dalam mengelola pendidikan dengan kualitas yang baik.
Jika hal ini (ketidak adilan dalam kebijakan pendidikan) dibiarkan terus maka, akan timbul bahkan sudah terjadi sikap apatis yang akan mematikan semangat dari sekolah/madrasah swasta untuk mau dan mampu berkompetisi dengan sekolah negeri secara berkeadilan.
Implikasi yang nyata dari ketidak adilan ini adalah terjadinya disparitas mutu hasil pendidikan yang sangat tajam. Bagaimana mungkin untuk kurikulum (materi), tujuan , target penguasaan materi dan dengan alat ukur yang sama kita dapat memperoleh hasil yang sama apabila sarana-prasarana, fasilitas, finansial, dan tenaga kependidikan yang jauh berbada secara kualitas maupun kuantitasnya. Mutu hasil pendidikan sangat ditentukan oleh tingkat kualitas proses. Sementara kualitas proses sangat dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas, sarana, tenaga guru (SDM), serta finansial.
Pancor, 26 Agustus 2004
Surplus Institusi pendidikan yang dikecualikan dari obyek PPh
Sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf m Undang-undang PPh, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut Bukan merupakan obyek PPh
Sebagai ketentuan pelaksanaan atas amanat pasal 4 (3) huruf m tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 80/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 yang berlaku surut sejak 1 Januari 2009.
Berikut ini rangkumannya :
1. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang bersifat terbukakepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai Obyek Pajak Penghasilan
2. Sisa lebih yang dimaksud adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan obyek PPh, selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran unguk biaya operasional sehari-hari dari badan atau lembaga nirlaba.
3. Badan atau lembaga nirlaba dimaksud adalah badan/lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya.
4. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan tersebut meliputi :
a) Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
b) Pengadaan sarana dan prasarana kantor,laboratorium dan perpustakaan
c) Pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal
5. Apabila dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau pengembangan, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya, setelah jangka waktu 4 (empat)tahun tersebut ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Apabila dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pengadaan sarana dan prasarana, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai pajak penghasilan ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai ketentuan pelaksanaan atas amanat pasal 4 (3) huruf m tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK Nomor 80/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 yang berlaku surut sejak 1 Januari 2009.
Berikut ini rangkumannya :
1. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan yang bersifat terbukakepada pihak manapun, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut dikecualikan sebagai Obyek Pajak Penghasilan
2. Sisa lebih yang dimaksud adalah selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan obyek PPh, selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran unguk biaya operasional sehari-hari dari badan atau lembaga nirlaba.
3. Badan atau lembaga nirlaba dimaksud adalah badan/lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya.
4. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan tersebut meliputi :
a) Pembelian atau pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, penelitian dan pengembangan termasuk pembelian tanah sebagai lokasi pembangunan gedung dan prasarana tersebut;
b) Pengadaan sarana dan prasarana kantor,laboratorium dan perpustakaan
c) Pembelian/pembangunan asrama mahasiswa, rumah dinas guru, dosen atau karyawan, dan sarana prasarana olahraga, sepanjang berada di lingkungan/lokasi lembaga pendidikan formal
5. Apabila dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut terdapat sisa lebih yang tidak digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau pengembangan, maka sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai Pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya, setelah jangka waktu 4 (empat)tahun tersebut ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Apabila dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut terdapat sisa lebih yang digunakan selain untuk pengadaan sarana dan prasarana, sisa lebih tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenai pajak penghasilan ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
PEMERINTAH JANGAN RAGU-RAGU BANGUN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
PEMERINTAH yang tidak ragu-ragu dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor majunya pendidikan di Jepang. Pembangunan sekolah-sekolah tingkat menengah dan perguruan tinggi sampai ke pelosok kota kecil di Jepang salah satu wujud keseriusan tersebut.
Hal tersebut diakui oleh Prof Toru Kikkawa dari Universitas Osaka Jepang dalam seminar pendidikan berjudul 'Education in Indonesia and Japan: Future Challenges and Opportunities' yang diadakan oleh Universitas Paramadima di Jakarta, Rabu (4/3).
Dalam presentasinya, Prof. Toru Kikkawa, menyajikan hal-hal apa saja yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Jepang selama ini. Beliau juga memaparkan bagaimana latar belakang pendidikan orang tua sangat mempengaruhi peningkatan level pendidikan masyarakat Jepang pada generasi berikutnya.
Jika di negara berkembang, faktor gender, etnis dan ekonomi sangat mempengaruhi level pendidikan masyarakatnya, latar belakang pendidikan orang tua tidak terlalu berpengaruh.
Berbeda dengan Jepang, justru faktor latar belakang pendidikan orang tua dan status pekerjaan yang sangat berpengaruh pada perkembangan level pendidikan masyarakatnya, tutur Toru.
Hal ini juga disambut dengan pernyataan dari Dr. Anies Baswedan yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih berupa produk komersil. Masyarakat masih berpikir sekolah itu mahal dan hanya orang-orang berduit saja yang bisa sekolah.
Anggaran pendidikan yang dipatok 20% pada APBN 2009 sebenarnya masih belum cukup untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, mengingat demikian luasnya wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan pendidikan level sekolah menengah dan perguruan tinggi masih langka di daerah-daerah terpencil, jelas Anies.
Saat ini Jepang target program wajib belajar 9 tahun Jepang telah terpenuhi 100% dari populasi penduduk Jepang. Untuk tingkat sekolah menengah, 97% dari populasi penduduk telah mengikutinya dan untuk tingkat perguruan tinggi 50% dari populasi penduduk Jepang telah menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi.
Berangkat dari hal tersebut, Anies menambahkan bahwa Indonesia harus memiliki manajemen pengembangan pendidikan yang baik. Indonesia dapat memulai dari meningkatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia, mulai dari level pendidikan sekolah dasar sampai level perguruan tinggi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik. (*/OL-02)
Sumber: Media Indonesia Online
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/63568/88/
14/Pemerintah_Jangan_Ragu_Bangun_Sarana_Pendidikan_
Hal tersebut diakui oleh Prof Toru Kikkawa dari Universitas Osaka Jepang dalam seminar pendidikan berjudul 'Education in Indonesia and Japan: Future Challenges and Opportunities' yang diadakan oleh Universitas Paramadima di Jakarta, Rabu (4/3).
Dalam presentasinya, Prof. Toru Kikkawa, menyajikan hal-hal apa saja yang mempengaruhi perkembangan pendidikan di Jepang selama ini. Beliau juga memaparkan bagaimana latar belakang pendidikan orang tua sangat mempengaruhi peningkatan level pendidikan masyarakat Jepang pada generasi berikutnya.
Jika di negara berkembang, faktor gender, etnis dan ekonomi sangat mempengaruhi level pendidikan masyarakatnya, latar belakang pendidikan orang tua tidak terlalu berpengaruh.
Berbeda dengan Jepang, justru faktor latar belakang pendidikan orang tua dan status pekerjaan yang sangat berpengaruh pada perkembangan level pendidikan masyarakatnya, tutur Toru.
Hal ini juga disambut dengan pernyataan dari Dr. Anies Baswedan yang menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih berupa produk komersil. Masyarakat masih berpikir sekolah itu mahal dan hanya orang-orang berduit saja yang bisa sekolah.
Anggaran pendidikan yang dipatok 20% pada APBN 2009 sebenarnya masih belum cukup untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia, mengingat demikian luasnya wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan pendidikan level sekolah menengah dan perguruan tinggi masih langka di daerah-daerah terpencil, jelas Anies.
Saat ini Jepang target program wajib belajar 9 tahun Jepang telah terpenuhi 100% dari populasi penduduk Jepang. Untuk tingkat sekolah menengah, 97% dari populasi penduduk telah mengikutinya dan untuk tingkat perguruan tinggi 50% dari populasi penduduk Jepang telah menempuh pendidikan tingkat perguruan tinggi.
Berangkat dari hal tersebut, Anies menambahkan bahwa Indonesia harus memiliki manajemen pengembangan pendidikan yang baik. Indonesia dapat memulai dari meningkatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sama untuk seluruh rakyat Indonesia, mulai dari level pendidikan sekolah dasar sampai level perguruan tinggi. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan merupakan jembatan untuk meningkatkan taraf kehidupan menjadi lebih baik. (*/OL-02)
Sumber: Media Indonesia Online
http://www.mediaindonesia.com/read/2009/03/03/63568/88/
14/Pemerintah_Jangan_Ragu_Bangun_Sarana_Pendidikan_
UTAMAKAN LAYANAN PENDIDIKAN, SARANA PRASARANA BELAKANGAN...
Senin, 6 April 2009 17:32:48 - oleh : redaksi
Drs H Supanut MM
Memeroleh pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Aturan perundangan sudah menjamin hak itu dan pemerintah (pusat dan daerah) berkewajiban untuk memenuhi. Hal ini berarti tidak boleh ada alasan apapun yang membenarkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak memerolah pendidikan. Baik itu alasan ketidakmampuan ekonomi, rendahnya minat belajar, atau minimnya sarana dan prasarana.
Bagi Supanut, yang paling penting harus diselenggarakan oleh pemerintah adalah memenuhi layanan pendidikan tersebut. Soal sarana dan prasarana bisa dipenuhi secara bertahap (baca: belakangan). Berikut penuturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ini kepada Mas Bukhin dan fotografer Hayu Yudha Prabawa dari KORAN PENDIDIKAN di sela aktivitasnya pada Kamis (2/4) lalu.
Membincang tentang pendidikan di Kabupaten Probolinggo, apa tantangan dan pembenahan yang masih harus dikejar?
Ada dua hal yang membutuhkan perhatian penting dalam membangun pendidikan di Kabupaten Probolinggo ini. Pertama menyelaraskan pola pengelolaan atau manajemen lembaga pendidikan, dan kedua pada penguatan kualifikasi sumberdaya manusia terutama para guru. Bukan berarti aspek lain kurang penting untuk ditingkatkan namun secara riil dua hal itu yang harus mendapat perhatian serius.
Soal keselarasan dalam hal manajemen lembaga pendidikan, apa yang tengah digagas dan dilakukan?
Kuncinya ada pada komunikasi yang insentif antar lembaga pendidikan dan juga para pengelola. Kabupaten Probolinggo ini memiliki karakter dan sistem sosial yang juga unik. Dalam hal pengelolaan pendidikan misalnya, masyarakat memiliki keberdayaan yang tinggi untuk menyelenggarakan. Di sisi lain pemerintah juga memegang tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan. Tapi sejauh ini tidak sampai terjadi kebuntuan dalam hal komunikasi ini.
Artinya tidak ada salah satu pihak yang tersubordinasi?
Tidak, tidak ada itu. Hubungan antar kelembagaan tetap terjalin dengan baik sebab semangat yang diusung kan sama, memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo.
Terkait dengan peningkatan kualitas SDM, apa yang sudah dilakukan?
Secara nasional dalam sistem pendidikan kita sudah memberi pedoman jelas untuk meningkatkan kualifikasi guru ini. Namun di tingkat daerah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi setempat, apalagi seperti saya ungkap tadi bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki karakter yang unik.
Seperti apa yang dijalankan di Kabupaten Probolinggo ini?
Pada dasarnya tetap dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan bagi guru, baik yang diselenggarakan secara umum maupun secara mandiri oleh lembaga. Begitu juga dengan program yang diselenggarakan baik di tingkat provinsi maupun nasional, selalu diupayakan untuk bisa diikuti. Bersyukur meski satu sisi kita terus membenahi kualifikasi guru kita, di sisi lain guru dan pendidik di Kabupaten Probolinggo juga mendapat kepercayaan untuk memberi pelatihan di wilayah lain.
Selain kualifikasi guru, bagaimana dengan peningkatan kapasitas dan kualitas anak didik?
Idealnya memang dengan peningkatan kualifikasi guru akan memberi pengaruh positif pada peningkatan kualifikasi anak didik. Di samping memang didesain pula perangkat lain untuk menggenjot kualitas anak didik. Seperti yang saat ini sedang kami lakukan dengan membentuk tim khusus bagi mereka yang ingin mengikuti olimpiade mata pelajaran. Pembinaan dan pembenahan dengan pendekatan yang spesifik ini diharapkan bisa memacu kualitas anak didik.
Kalau boleh tahu berapa angka partisipasi kasar (APK) dari masyarakat di Kabupaten Probolinggo ini?
Belum mencapai 100 persen memang, masih diangka 98 persen. Artinya memang masih ada anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan.
Menurut Anda apa yang menjadi faktor pendorong masih adanya anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan ini?
Ada yang terkendala secara ekonomis tapi kebanyakan dipengaruhi oleh faktor geografis. Artinya ada keterbatasan untuk bisa memenuhi setiap layanan pendidikan ini pada semua lapisan masyarakat. Dengan karakter geografis seperti ini lahirlah gagasan untuk memudahkan akses masyarakat pada layanan pendidikan melalui sekolah satu atap.
Bukannya ini program yang dicanangkan secara nasional sebagai alternatif pemenuhan layanan pendidikan?
Iya tapi ide dasar dari gagasan sekolah satu atap itu lahirnya di Kabupaten Probolinggo. Setelah sukses dilaksanakan di sini, beberapa daerah lain mengadopsi dan akhirnya menjadi program nasional.
Dan Anda dibalik gagasan awal sekolah satu atap itu? Bisa diceritakan sumber idenya?
Ya sumber idenya dari kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Kalau tidak salah saat itu tahun 2000, saya melakukan survei pada beberapa daerah yang APK SD ke SMP nya cukup rendah. Salah satunya ke daerah Pakel di kecamatan Sukapuro. Ternyata kendalanya bukan pada minat mereka yang kurang untuk melanjutkan sekolah tapi karena lokasi SMP nya yang terlalu jauh.
Apa sampai cukup memberatkan hingga tidak mau menempuh jarak yang jauh untuk sekolah?
Sangat berat, selain kondisi jalan yang rusak, biaya yang dikeluarkan juga tinggi. Bayangkan untuk menempuh perjalanan ke sekolah itu membutuhkan ongkos Rp 25 ribu. Itu ongkos ojek. Kalau pulang dan pergi sekolah setiap hari biayanya sudah Rp 50 ribu, belum uang saku atau biaya pendidikan yang lain. Bagi sebagian besar masyarakat di sana jangankan uang Rp 50 ribu per hari, untuk makan saja susah.
Lalu lahirlah ide sekolah satu atap itu?
Memang tidak langsung menyebut sekolah satu atap. Saat itu saya hanya kepikiran untuk mendekatkan sekolah itu ke masyarakat agar lebih mudah. Karena yang ada hampir di setiap desa meski paling pelosok sekalipun adalah SD, ya di sekolah inilah yang bisa dipakai untuk memberi layanan pendidikan jenjang SMP.
Tidak kepikiran untuk membangun gedungnya lebih dulu?
Paling penting bagi saya layanan pendidikannya harus ada dulu, soal sarana dan prasarana bisa dipikirkan dan diadakan belakangan secara bertahap. Sangat tidak adil bila pemerintah membiarkan mereka berhenti sekolah hanya karena aksesnya yang susah. Apa yang sudah ada di dekat mereka itu yang harus di manfaatkan.
Sudah ada berapa Sekolah Satu Atap di Kabupaten Probolinggo sampai sekarang?
Dengan kondisi geografis seperti ini memang bisa dibilang jumlahnya cukup banyak. Untuk SSA SD dan SMP saat ini ada 17 sekolah. Sedang untuk SSA SMP dan SMA ada 5 sekolah dan SMP/SMK ada 4 sekolah. (*)
Drs H Supanut MM
Memeroleh pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Aturan perundangan sudah menjamin hak itu dan pemerintah (pusat dan daerah) berkewajiban untuk memenuhi. Hal ini berarti tidak boleh ada alasan apapun yang membenarkan masih adanya anak usia sekolah yang tidak memerolah pendidikan. Baik itu alasan ketidakmampuan ekonomi, rendahnya minat belajar, atau minimnya sarana dan prasarana.
Bagi Supanut, yang paling penting harus diselenggarakan oleh pemerintah adalah memenuhi layanan pendidikan tersebut. Soal sarana dan prasarana bisa dipenuhi secara bertahap (baca: belakangan). Berikut penuturan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ini kepada Mas Bukhin dan fotografer Hayu Yudha Prabawa dari KORAN PENDIDIKAN di sela aktivitasnya pada Kamis (2/4) lalu.
Membincang tentang pendidikan di Kabupaten Probolinggo, apa tantangan dan pembenahan yang masih harus dikejar?
Ada dua hal yang membutuhkan perhatian penting dalam membangun pendidikan di Kabupaten Probolinggo ini. Pertama menyelaraskan pola pengelolaan atau manajemen lembaga pendidikan, dan kedua pada penguatan kualifikasi sumberdaya manusia terutama para guru. Bukan berarti aspek lain kurang penting untuk ditingkatkan namun secara riil dua hal itu yang harus mendapat perhatian serius.
Soal keselarasan dalam hal manajemen lembaga pendidikan, apa yang tengah digagas dan dilakukan?
Kuncinya ada pada komunikasi yang insentif antar lembaga pendidikan dan juga para pengelola. Kabupaten Probolinggo ini memiliki karakter dan sistem sosial yang juga unik. Dalam hal pengelolaan pendidikan misalnya, masyarakat memiliki keberdayaan yang tinggi untuk menyelenggarakan. Di sisi lain pemerintah juga memegang tanggung jawab untuk memberikan pelayanan pendidikan. Tapi sejauh ini tidak sampai terjadi kebuntuan dalam hal komunikasi ini.
Artinya tidak ada salah satu pihak yang tersubordinasi?
Tidak, tidak ada itu. Hubungan antar kelembagaan tetap terjalin dengan baik sebab semangat yang diusung kan sama, memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Probolinggo.
Terkait dengan peningkatan kualitas SDM, apa yang sudah dilakukan?
Secara nasional dalam sistem pendidikan kita sudah memberi pedoman jelas untuk meningkatkan kualifikasi guru ini. Namun di tingkat daerah, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi setempat, apalagi seperti saya ungkap tadi bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki karakter yang unik.
Seperti apa yang dijalankan di Kabupaten Probolinggo ini?
Pada dasarnya tetap dilakukan melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan bagi guru, baik yang diselenggarakan secara umum maupun secara mandiri oleh lembaga. Begitu juga dengan program yang diselenggarakan baik di tingkat provinsi maupun nasional, selalu diupayakan untuk bisa diikuti. Bersyukur meski satu sisi kita terus membenahi kualifikasi guru kita, di sisi lain guru dan pendidik di Kabupaten Probolinggo juga mendapat kepercayaan untuk memberi pelatihan di wilayah lain.
Selain kualifikasi guru, bagaimana dengan peningkatan kapasitas dan kualitas anak didik?
Idealnya memang dengan peningkatan kualifikasi guru akan memberi pengaruh positif pada peningkatan kualifikasi anak didik. Di samping memang didesain pula perangkat lain untuk menggenjot kualitas anak didik. Seperti yang saat ini sedang kami lakukan dengan membentuk tim khusus bagi mereka yang ingin mengikuti olimpiade mata pelajaran. Pembinaan dan pembenahan dengan pendekatan yang spesifik ini diharapkan bisa memacu kualitas anak didik.
Kalau boleh tahu berapa angka partisipasi kasar (APK) dari masyarakat di Kabupaten Probolinggo ini?
Belum mencapai 100 persen memang, masih diangka 98 persen. Artinya memang masih ada anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan.
Menurut Anda apa yang menjadi faktor pendorong masih adanya anak usia sekolah yang belum memperoleh layanan pendidikan ini?
Ada yang terkendala secara ekonomis tapi kebanyakan dipengaruhi oleh faktor geografis. Artinya ada keterbatasan untuk bisa memenuhi setiap layanan pendidikan ini pada semua lapisan masyarakat. Dengan karakter geografis seperti ini lahirlah gagasan untuk memudahkan akses masyarakat pada layanan pendidikan melalui sekolah satu atap.
Bukannya ini program yang dicanangkan secara nasional sebagai alternatif pemenuhan layanan pendidikan?
Iya tapi ide dasar dari gagasan sekolah satu atap itu lahirnya di Kabupaten Probolinggo. Setelah sukses dilaksanakan di sini, beberapa daerah lain mengadopsi dan akhirnya menjadi program nasional.
Dan Anda dibalik gagasan awal sekolah satu atap itu? Bisa diceritakan sumber idenya?
Ya sumber idenya dari kondisi riil yang terjadi di Kabupaten Probolinggo. Kalau tidak salah saat itu tahun 2000, saya melakukan survei pada beberapa daerah yang APK SD ke SMP nya cukup rendah. Salah satunya ke daerah Pakel di kecamatan Sukapuro. Ternyata kendalanya bukan pada minat mereka yang kurang untuk melanjutkan sekolah tapi karena lokasi SMP nya yang terlalu jauh.
Apa sampai cukup memberatkan hingga tidak mau menempuh jarak yang jauh untuk sekolah?
Sangat berat, selain kondisi jalan yang rusak, biaya yang dikeluarkan juga tinggi. Bayangkan untuk menempuh perjalanan ke sekolah itu membutuhkan ongkos Rp 25 ribu. Itu ongkos ojek. Kalau pulang dan pergi sekolah setiap hari biayanya sudah Rp 50 ribu, belum uang saku atau biaya pendidikan yang lain. Bagi sebagian besar masyarakat di sana jangankan uang Rp 50 ribu per hari, untuk makan saja susah.
Lalu lahirlah ide sekolah satu atap itu?
Memang tidak langsung menyebut sekolah satu atap. Saat itu saya hanya kepikiran untuk mendekatkan sekolah itu ke masyarakat agar lebih mudah. Karena yang ada hampir di setiap desa meski paling pelosok sekalipun adalah SD, ya di sekolah inilah yang bisa dipakai untuk memberi layanan pendidikan jenjang SMP.
Tidak kepikiran untuk membangun gedungnya lebih dulu?
Paling penting bagi saya layanan pendidikannya harus ada dulu, soal sarana dan prasarana bisa dipikirkan dan diadakan belakangan secara bertahap. Sangat tidak adil bila pemerintah membiarkan mereka berhenti sekolah hanya karena aksesnya yang susah. Apa yang sudah ada di dekat mereka itu yang harus di manfaatkan.
Sudah ada berapa Sekolah Satu Atap di Kabupaten Probolinggo sampai sekarang?
Dengan kondisi geografis seperti ini memang bisa dibilang jumlahnya cukup banyak. Untuk SSA SD dan SMP saat ini ada 17 sekolah. Sedang untuk SSA SMP dan SMA ada 5 sekolah dan SMP/SMK ada 4 sekolah. (*)
FASILITAS PENDIDIKAN UNTUK ANAK CACAT, MINIM
Wednesday, 03 December 2008
JAKARTA (SINDO) – Sekolah inklusi yang digencarkan Pemprov DKI Jakarta kurang mengakomodasi hak pendidikan anak cacat. Pasalnya, jumlah sekolah masih minim dan terbatasnya sarana dan prasarana.
Tim Assessment Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dahlena mengatakan, Pemprov DKI memang telah membuka sekolah inklusi (SI),sekolah umum yang menerima anak pembawaan khusus (cacat) untuk bersekolah.Program tersebut pun dibuka sejak 2003 dan diperkuat dengan Surat Edaran No 380/C6/MN tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan ORI, di Jakarta hanya ada lima SMA inklusi,yaitu SMA 5,SMA 40, SMA112, SMA 66, SMA 54.
Kelima sekolah tersebut pun hanya diisi enam siswa.”SMA 40 dan 112 tidak ada siswa inklusi. SMA 54 satu siswa cacat tunadaksa, SMA 5 terdapat dua siswa, yaitu tunawicara dan autis. Sementara di SMA 66 terdapat dua anak tunarungu dan satu anak tunanetra,” kata Dahlena kemarin. Minimnya jumlah siswa tersebut,menurutnya,karena kurangnya sosialisasi SI.Tidak hanya itu, sistem penerimaan siswa baru dengan real online systemjuga berdampak buruk kepada anak dengan kebutuhan khusus tersebut.
Dahlena mengatakan, sistem tersebut dituding tidak proporsional karena kuota bagi anak cacat hanya 5% dan standar nilai kelulusan kurang memihak kepada anak cacat. Dari hasil penelitian,fasilitas bagi siswa penyandang cacat juga minim. Dari lima sekolah, hanya satu yang mendapat bantuan yaitu satu unit komputer di SMA 66, selebihnya tidak ada. Sarana lain seperti tangga, kursi, dan ruang kelas juga masih terbatas. Parahnya lagi, lanjut Dahlena, guru pembimbing khusus pun kurang.
”Sekolah juga mengeluhkan petunjuk dan teknis pelaksanaan sekolah inklusif ini. Akibatnya tidak ada buku pedoman penyelenggaraan,” terangnya. Kepala Seksi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Menengah Tinggi DKI Jakarta Budiana menampik bahwa hanya ada lima SI di Jakarta. Berdasarkan datanya, ada 22 SI di Jakarta, di antaranya SMA 16, SMA 55, SMA Don Bosco, SMA Ora Et Labora, SMA Jubilee,dan SMA Notre Dame.
Tidak hanya itu,pihaknya juga telah merintis membuka sekolah yang menerima anak dengan tingkat IQ di atas 140 di SMA 3 dan IQ 70–90 di SMA Budi Waluyo. (neneng zubaidah)
JAKARTA (SINDO) – Sekolah inklusi yang digencarkan Pemprov DKI Jakarta kurang mengakomodasi hak pendidikan anak cacat. Pasalnya, jumlah sekolah masih minim dan terbatasnya sarana dan prasarana.
Tim Assessment Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Dahlena mengatakan, Pemprov DKI memang telah membuka sekolah inklusi (SI),sekolah umum yang menerima anak pembawaan khusus (cacat) untuk bersekolah.Program tersebut pun dibuka sejak 2003 dan diperkuat dengan Surat Edaran No 380/C6/MN tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan ORI, di Jakarta hanya ada lima SMA inklusi,yaitu SMA 5,SMA 40, SMA112, SMA 66, SMA 54.
Kelima sekolah tersebut pun hanya diisi enam siswa.”SMA 40 dan 112 tidak ada siswa inklusi. SMA 54 satu siswa cacat tunadaksa, SMA 5 terdapat dua siswa, yaitu tunawicara dan autis. Sementara di SMA 66 terdapat dua anak tunarungu dan satu anak tunanetra,” kata Dahlena kemarin. Minimnya jumlah siswa tersebut,menurutnya,karena kurangnya sosialisasi SI.Tidak hanya itu, sistem penerimaan siswa baru dengan real online systemjuga berdampak buruk kepada anak dengan kebutuhan khusus tersebut.
Dahlena mengatakan, sistem tersebut dituding tidak proporsional karena kuota bagi anak cacat hanya 5% dan standar nilai kelulusan kurang memihak kepada anak cacat. Dari hasil penelitian,fasilitas bagi siswa penyandang cacat juga minim. Dari lima sekolah, hanya satu yang mendapat bantuan yaitu satu unit komputer di SMA 66, selebihnya tidak ada. Sarana lain seperti tangga, kursi, dan ruang kelas juga masih terbatas. Parahnya lagi, lanjut Dahlena, guru pembimbing khusus pun kurang.
”Sekolah juga mengeluhkan petunjuk dan teknis pelaksanaan sekolah inklusif ini. Akibatnya tidak ada buku pedoman penyelenggaraan,” terangnya. Kepala Seksi Kurikulum SMA Dinas Pendidikan Menengah Tinggi DKI Jakarta Budiana menampik bahwa hanya ada lima SI di Jakarta. Berdasarkan datanya, ada 22 SI di Jakarta, di antaranya SMA 16, SMA 55, SMA Don Bosco, SMA Ora Et Labora, SMA Jubilee,dan SMA Notre Dame.
Tidak hanya itu,pihaknya juga telah merintis membuka sekolah yang menerima anak dengan tingkat IQ di atas 140 di SMA 3 dan IQ 70–90 di SMA Budi Waluyo. (neneng zubaidah)
MASALAH PENDIDIKAN DI INDONESIA
oleh Opick .
Beberapa hari yang lalu anak SMU sederajat telah melakukan suatu teaktrikal drama kesedihan, ketegangan dan ketakukan, wajah wajah itu begitu hebat melakoni drama tersebut sehingga setiap mata yang memandangnya ikut terbawa suasananya.
Yach.. Pemandangan itu tiap tahun menjadi tontonan umum, lalu apakah begitu syistem pendidikan di indonesia? Sungguh tragis memang, tapi itulah nyatanya.
Banyak anak didik protes tentang standar kelulusan yang tiap tahun makin meningkat. Para guru yang rela menjadi maling untuk menyelamatkan anak didiknya agar dapat lulus dari UAN, ehm.. Memang sangat memprihatinkan dunia pendidikan di Negara yang kita cintai ini.
Dari berbgai masalah diatas kita bertanya... "ini salah siapa !!??"
Apakah salah pemerintah yang selalu menaikkan standar kelulusan? Ataukah salah para pendidik yang tak mampu mengajar muri muridnya sehingga takut dengan angka 5,5 (standar kelulusan sekarang)
Atau mungkin salahnya para siswa yang enggan belajar sehingga takut dengan angka 5,5 yang tentunya jika kita lihat merupakan nilai yang kurang, kalo di raport semesteran merupakan angka merah.
Selepas dari polemik diatas mari kita coba terawang dari berbagai sudut pandang.
Kita coba bandingkan dengan standar kelulusan Negara tetangga kita (Malaysia) mereka mematok standar kelulusan 7,0 waow....! Angka yang fantastik.
Untuk itu Negara kita dalam beberapa tahun belakangan ini terus gencar menaikan standar kelulusan di Indonesia, dengan maksud "makin tinggi SDM suatu negara maka makin maju Negara tersebut" juga untuk memacu para siswa untuk lebih giat belajar, Ok emang itu Ide yang bagus tapi apa buktinya sekarang? Timbul pertanyaan "Apakah Negara kita belum siap untuk menjadi negara yang maju?".
Kembali ke Tenaga pengajar, banyak OKNUM pengajar yang belum mampu menjadi seorang pendidik yang bagus untuk siswanya, dari seorang siswa dengan suara agak mengelu mengatakan "gimana mau pinter wong gurunya jarang masuk, atau lok masuk, paling paling cumen memberi tugas yang harus di catat di papan tulis lalu keluar kelas tanpa memberi penjelasan selanjutnya" ehm.. Payah emang..
Kita kembali ke kualitas para pelajar di Indonesia.
Mari kita lihat seorang Anak Papua yang mampu menjadi pemenang lomba Matematika tingkat Internasional, dengan fasilitas pendidikan yang sangat tidak memadai, tapi mampu mengharumkan Negara Indonesia, lalu bagaimana dengan pelajar yang berada di metropolitan? Yang pasilitas belajar yang sangat mengimbangi, tapi masih takut dengan angka 5,5..
Untuk mengahiri tulisan saya ini saya coba beri kesimpulan bahwa, emang benar langkah pemerintah untuk meningkatkat SDM Indonesia dengan cara meningkatkan standar kelulusan tapi pemerintah juga perlu melihat apa yang pernah diberikan untuk memajukan kualitas pendidikan di indonesia secara menyeluruh dari sekolah sekolah metropolitan ampe sekolah pelosok yang kita tau sangat memperihatinkan। Baik dari membenahi tenaga pendidik juga pasilitas yang laen untuk menunjang pendidikan tersebut. Jangan sampai pendidikan Indonesia menjadi negara karbitan॥ Belom mateng udah mau di matengin... Hehehe..
Beberapa hari yang lalu anak SMU sederajat telah melakukan suatu teaktrikal drama kesedihan, ketegangan dan ketakukan, wajah wajah itu begitu hebat melakoni drama tersebut sehingga setiap mata yang memandangnya ikut terbawa suasananya.
Yach.. Pemandangan itu tiap tahun menjadi tontonan umum, lalu apakah begitu syistem pendidikan di indonesia? Sungguh tragis memang, tapi itulah nyatanya.
Banyak anak didik protes tentang standar kelulusan yang tiap tahun makin meningkat. Para guru yang rela menjadi maling untuk menyelamatkan anak didiknya agar dapat lulus dari UAN, ehm.. Memang sangat memprihatinkan dunia pendidikan di Negara yang kita cintai ini.
Dari berbgai masalah diatas kita bertanya... "ini salah siapa !!??"
Apakah salah pemerintah yang selalu menaikkan standar kelulusan? Ataukah salah para pendidik yang tak mampu mengajar muri muridnya sehingga takut dengan angka 5,5 (standar kelulusan sekarang)
Atau mungkin salahnya para siswa yang enggan belajar sehingga takut dengan angka 5,5 yang tentunya jika kita lihat merupakan nilai yang kurang, kalo di raport semesteran merupakan angka merah.
Selepas dari polemik diatas mari kita coba terawang dari berbagai sudut pandang.
Kita coba bandingkan dengan standar kelulusan Negara tetangga kita (Malaysia) mereka mematok standar kelulusan 7,0 waow....! Angka yang fantastik.
Untuk itu Negara kita dalam beberapa tahun belakangan ini terus gencar menaikan standar kelulusan di Indonesia, dengan maksud "makin tinggi SDM suatu negara maka makin maju Negara tersebut" juga untuk memacu para siswa untuk lebih giat belajar, Ok emang itu Ide yang bagus tapi apa buktinya sekarang? Timbul pertanyaan "Apakah Negara kita belum siap untuk menjadi negara yang maju?".
Kembali ke Tenaga pengajar, banyak OKNUM pengajar yang belum mampu menjadi seorang pendidik yang bagus untuk siswanya, dari seorang siswa dengan suara agak mengelu mengatakan "gimana mau pinter wong gurunya jarang masuk, atau lok masuk, paling paling cumen memberi tugas yang harus di catat di papan tulis lalu keluar kelas tanpa memberi penjelasan selanjutnya" ehm.. Payah emang..
Kita kembali ke kualitas para pelajar di Indonesia.
Mari kita lihat seorang Anak Papua yang mampu menjadi pemenang lomba Matematika tingkat Internasional, dengan fasilitas pendidikan yang sangat tidak memadai, tapi mampu mengharumkan Negara Indonesia, lalu bagaimana dengan pelajar yang berada di metropolitan? Yang pasilitas belajar yang sangat mengimbangi, tapi masih takut dengan angka 5,5..
Untuk mengahiri tulisan saya ini saya coba beri kesimpulan bahwa, emang benar langkah pemerintah untuk meningkatkat SDM Indonesia dengan cara meningkatkan standar kelulusan tapi pemerintah juga perlu melihat apa yang pernah diberikan untuk memajukan kualitas pendidikan di indonesia secara menyeluruh dari sekolah sekolah metropolitan ampe sekolah pelosok yang kita tau sangat memperihatinkan। Baik dari membenahi tenaga pendidik juga pasilitas yang laen untuk menunjang pendidikan tersebut. Jangan sampai pendidikan Indonesia menjadi negara karbitan॥ Belom mateng udah mau di matengin... Hehehe..
PERAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
Perpustakaan sebagai lembaga penyedia ilmu pengetahuan dan informasi mempunyai peranan yang signifikan terhadap lembaga induk serta masyarakat penggunanya. Demikian halnya di dalam lingkungan pendidikan seperti sekolah. Perpustakaan sekolah merupakan pusat sumber ilmu pengetahuan dan informasi yangberada di sekolah, baik tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah.
Perpustakaan sekolah harus dapat memainkan peran, khususnya dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Untuk tujuan tersebut, perpustakaan sekolah perlu merealisasikan misi dan kebijakannya dalam memajukan masyarakat sekolah dengan mempersiapkan tenaga pustakawan yang memadai, koleksi yang berkualitas serta serangkaian aktifitas layanan yang mendukung suasana pembelajaran yang menarik.
Dengan memaksimalkan perannnya, diharapkan perpustakaan sekolah bisa mencetak siswa untuk senantiasa terbiasa dengan aktifitas membaca, memahami pelajaran, mengerti maksud dari sebuah informasi dan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya bermutu. Sehingga pada akhirnya prestasi pun relatif mudah untuk diraih.
Dalam membantu siswa untuk menghasilkan karya yang bermutu, perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan sekolah, terutama melalui kebijakan pimpinan (kepala sekolah), akan memperlancar tugas/kebijakan yang akan dijalankan oleh pengelola perpustakaan sekolah.
Tugas perpustakaan dalam memajukan masyarakat sekolah melalui ilmu pengetahuan dan informasi harus diwujudkan secara efektif dan efisien. Masyarakat sekolah yang menjadi sasaran perpustakaan, mulai dari pihak manajemen sekolah, guru, siswa, pihak orang tua, dan segenap warga sekolah yang lain harus menjadi pintar dengan adanya perpustakaan sekolah. Khususnya siswa, yang menjadi obyek dari pada pembelajaran dan pengajaran, harus dikenalkan betapa pentingnya manfaat dari perpustakaan sekolah. Masyarakat sekolah yang sadar dengan kehadiran perpustakaan akan mewujudkan masyarakat yang gemar membaca/reading society. Begitu ironis ketika kita mengamati hasil dari sebuah penelitian yang menunjukkan dari 50 sekolah yang diteliti, ternyata 8 sekolah diantaranya tidak mempunyai perpustakaan. Bagaimana siswa dapat menghasilkan karya dan mengukir prestasi jika di sekolahnya tidak tersedia perpustakaan?
Memang, proses belajar siswa tidak hanya dilakukan di sekolah. Istilah long life education harus tertanam betul dan diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Terutama menanamkan akhlak/nilai-nilai yang baik pada siswa. Perpustakaan dapat mengajarkannya tentang rasa tanggungjawab dalam meminjam dan menjaga koleksi dari kerusakan/hilang, membiasakan aktifitas membaca dalam mengisi jam istirahat, serta kebiasaan baik lain yang tercermin dalam tata tertib maupun peraturan perpustakaan. Pihak sekolah berkewajiban mem-backup peraturan yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Diharapkan dengan penanaman akhlak/nilai-nilai yang baik ini, siswa dapat lebih bertanggungjawab dalam kehidupan sosialnya, menjadi taat pada orang tua dan bapak ibu guru, serta menjadi warga masyarakat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bukankah hal tersebut juga merupakan prestasi bagi siswa?
Karya yang bermutu dan prestasi hanya bisa diraih dengan adanya kemauan dan kebiasaan siswa untuk terus belajar, lewat membaca di perpustakaan sekolah. Kegemaran membaca yang sudah terbudaya di kalangan siswa, harus diimbangi perpustakaan sekolah dengan menyediakan koleksi yang bermutu dan bervariasi. Bukankah untuk menyediakan koleksi tersebut dibutuhkan anggaran dari pihak sekolah yang tidak sedikit? Bukankah idealnya 5 % anggaran sekolah diserahkan untuk pengembangan perpustakaan?
Setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah/digariskan dalam kurikulum harus di backup dengan baik oleh perpustakaan. Siswa yang menerima pelajaran di kelas, harus terus dimotivasi untuk terus belajar mengembangkan ilmunya melalui proses membaca di perpustakaan. Misalnya dengan memberi tugas membaca di perpustakaan, menceritakan kembali serta membuat laporan. Dengan menyediakan fasilitas belajar yang menyenangkan, dan kedekatan pustakawan dengan siswa akan membantu proses kenyamanan belajar di perpustakaan. Hasilnya siswa diharapkan bisa menguasai sekaligus mengembangkan mata pelajaran yang diterimanya di kelas. Pihak manajemen sekolah perlu mendukung kebijakan untuk cinta kepada perpustakaan sekolah. Misalnya saja memberi hadiah kepada siswa yang sering membaca di perpustakaan, serta menghimbau kepada guru untuk memotivasi siswa dalam melengkapi informasi dan pengetahuannya demi menunjang proses pendidikan serta daya serap terhadap mata pelajaran. Siswa yang sudah mempunyai motivasi tinggi untuk belajar, tinggal menunggu waktu saja agar dapat berkarya dan berprestasi.
Untuk mencapai tujuannya, perpustakaan sekolah perlu dikelola oleh pustakawan dengan tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi terhadap layanan. Pustakawan sekolah harus mempunyai jiwa sabar, serta dituntut untuk memahami apa arti pendidikan sesungguhnya.
Perilaku pustakawan sekolah yang bengis, kurang ramah, serta sifat-sifat negative lain perlu dikikis habis. Sehingga siswa dapat lebih dekat dengan pustakawannya, yang merupakan penasihat siswa dalam belajar, serta mencari informasi dan ilmu pengetahuan.
Pustakawan sekolah juga harus bersifat proaktif dan suka menolong. Siswa yang kurang paham bagaimana cara mengakses sebuah koleksi, misalnya saja cara menelusur buku matematika tulisan Djoko Moesono. Pustakawan sekolah harus telaten dalam mengajarkan penelusurannya. Jika siswa mengetahui lewat judulnya, bisa langsung mengetik/mencari lewat judulnya. Atau kalau siswa lebih tahu siapa pengarang buku matematika tersebut, maka bisa dengan mengetik/mencari djoko moesono. Sehingga siswa lebih suka dan terbiasa dengan belajar, karena literatur yang mereka butuhkan untuk menunjang pelajaran, relatif mudah untuk diketemukan.
Siswa yang dekat dengan pustakawannya, akan mahir dalam mencari dan menggunakan informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses penyerapan dan penalaran pelajaran mereka. Siswa yang mudah menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru, merekalah yang mudah pula untuk mengukir prestasi.
Selain membantu siswa dalam mengakses koleksi, pustakawan sekolah harus menyediakan informasi plus dan memberi solusi atas kesulitan siswa dalam belajar. Informasi tambahan yang dibutuhkan siswa, baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi baru, atau pun informasi lain seperti lomba karya ilmiah remaja. Informasi yang gress serta teknologi baru akan menarik siswa untuk berduyun-duyun memanfaatkan perpustakaan sebagi pusat sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Dengan informasi dan teknologi terbaru itulah, siswa bisa lebih bisa berkiprah dalam meraih prestasi.
Tidak hanya menyediakan informasi paling gress saja, pustakawan juga harus menyiapkan ruang belajar, ruang diskusi, serta ruang untuk penelitian. Dengan adanya diskusi atau pun penelitian yang dilakukan siswa, berarti ada sinkronisasi antara kegiatan belajar di kelas dengan kegiatan nyata di lingkungan masyarakat sekitar. Atau siswa juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Situasi bahwa belajar di perpustakaan sekolah dengan meja yang berdebu, terbatasnya meja untuk membaca, dan fasilitas yang sangat minim lainnya, harus diubah. Tidak harus perabot yang mahalmahal, cukup sederhana saja. Pustakawan sekolah dan semua pengguna wajibmemelihara dan membersihkan equipment yang ada. Sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam belajar dan mengembangkan pelajaran. Siswa dapat belajar dengan nyaman, dan terus dapat berkarya.
Demi ketertiban dan kenyamanan belajar di perpustakaan, pustakawan sekolah harus pandai-pandai membuat jadual tentang pemakaian ruang diskusi, ruang penelitian, sehingga tidak terjadi benturan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadual tersebut dapat diberitahukan kepada guru kelas atau pun guru bidang studi yang bersangkutan. Dengan pengaturan jadual yang tertib, siswa dapat diajarkan bagaimana mengatur waktu belajarnya dengan baik. Demikain pula saat siswa berada di rumah, kebiasaan untuk bisa mengatur waktu belajar, akan membantu siswa, baik dalam penguasaan pelajaran maupun dalam mengembangkan ilmunya di masyarakat.
Selain fasilitas yang cukup memadai dan waktu yang terjadual dengan baik, pustakawan harus bisa mewujudkan suasana belajar yang menarik bagi siswa. Pustakawan harus mengetahui dan sekaligus memahai teori pendidikan dan kaidah pembelajaran. Inovasi dalam memberikan layanan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan harus terus dikembangkan. Sikap acuh tak acuh terhadap siswa, terutama siswa yang membutuhkan bimbingan di perpustakaan harus dibuang jauh-jauh. Komunikasi positif, baik di kalangan anak-anak (siswa sekolah dasar) maupun remaja (siswa sekolah menengah) harus terus dibangun.
Pustakawan sekolah harus ‘dekat’ dengan masyarakat penggunanya, khususnya siswa. Bagaimana pustakawan sekolah bisa dipercaya sebagai tempat ‘curhat’, baik dalam kesulitan belajar atau pun dalam menambah informasi tentang sumber pengetahuan yang belum diajarkan di kelas. Diharapkan segala permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar selama di kelas atau di luar kelas, bisa ditemukan jawabannya. Sehingga siswa merasa nyaman, segala problematikanya dapat dicarikan solusi oleh pustakawan sekolah. Bukankan hal tersebut bisa menjadi motivasi siswa dalam berprestasi ?
Di negara tetangga kita, Malaysia, pustakawan lebih besar perannya dalam ikut melaksanakan penelitian yang dilakukan siswa. Selain menyediakan sumber informasi, pustakawan sekolah juga membantu siswa dalam pembuatan laporan penelitian. Tidak hanya itu, ternyata pustakawan di sana juga bertugas untuk membantu bimbingan siswa dalam mengerjakan tugas rumah maupun tugas di sekolah, jika siswa kurang paham terhadap mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Kalau hal di atas bisa diterapkan di negara kita, bisa-bisa tiap hari perpustakaan sekolah akan penuh sesak oleh siswa, baik yang ingin membaca, mencari informasi, atau pun melakukan bimbingan belajar. Dalam suasana belajar yang dengan kondusif, semua pihak akan dapat menghasilkan karya yang maksimal serta prestasi yang dapat membanggakan sekolah.
Pustakawan sekolah merupakan jaminan tercapainya tujuan pendidikan. Karena lewat bimbingannya, masyarakat sekolah, khususnya siswa akan melek informasi, menjadi terbiasa dengan aktifitas membaca, lebih cerdas, dapat menghasilkan karya yang baik, serta memudahkan siswa dalam meraih prestasi, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Pustakawan sekolah harus mahir dalam mengolah dan menata koleksi perpustakaan dengan baik. Sehingga saat koleksi dibutuhkan pengguna, sudah siap tersaji di rak sesuai kode buku/call number. Karena sebagian besar koleksi perpustakaan sekolah berupa buku penunjang kurikulum, maka mutu dari buku-buku itu harus diperhatikan. Karena buku merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala, mampu mengembangkan daya kreatifitas dan imajinasi karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna.
Dengan terbiasa membaca buku, siswa akan terasah otak dan pola fikirnya. Membaca harus dijadikan aktifitas siswa sehari-hari. Buku harus dicintai dan bila perlu dijadikan sebagai kebutuhan pokok siswa dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Jika ada kelebihan uang saku, daripada membeli mainan atau jajanan di sekolah, lebih baik membeli buku. Contoh lain dengan membentuk suatu kelompok baca, membeli secara patungan. Buku tersebut bisa dimanfaatkan secara bersama, atau pun bisa didokumentasikan ke perpustakaan sekolah.
Idealnya, setiap perpustakaan sekolah mampu menyediakan minimal 2.500 judul buku. Judul sebesar itu tidak termasuk koleksi lama yang telah dipunyai, akan tetapi koleksi uptodate yang sangat dibutuhkan masyarakat sekolah. Memang terasa cukup berat. Dengan anggaran yang terbatas, perpustakaan sekolah harus menyediakan koleksi uptodate yang sedemikian besar jumlahnya.
Untuk tujuan baik, kita semua harus berusaha bukan? Memang kalau ditanggung sendiri oleh perpustakaan akan terasa berat dan imposible. Bukankah banyak alternative cara pengadaan koleksi untuk mencapai jumlah ideal di atas?? Contoh. Sekolah A dengan keterbatasan dana hanya mampu membeli 1.000 judul buku yang uptodate.1.500 judul yang belum terpenuhi bisa disiasati dengan bekerjasama dengan perpustakaan sekolah B. Untuk jangka waktu 1 bulan koleksi yang ditukar dengan sekolah B sejumlah 500. Dengan perjanjian yang ditetapkan bersama, sekolah A akan mendapat pinjaman sejumlah buku yang sama. Setelah kerjasama selesai, bisa dilanjutkan dengan sekolah C. Begitu seterusnya. Sehingga siswa merasa koleksi yang dibaca di perpustakaan selalu ada yang baru, bacaan mereka terus berganti-ganti. Dengan cara itu, jumlah koleksi perpustakaan bisa melampaui target minimal 2.500 judul buku, walau tidak harus dipunyai sendiri. Dengan bacaan uptodate yang terus berganti, siswa menjadi kaya akan wawasan, ilmu pengetahuan, informasi, tidak gaptek serta menjadi siswa pintar yang mempunyai segudang prestasi.
Kita juga dapat menggunakan pedoman yang dibuat oleh IFLA/UNESCO dalam menyediakan koleksi yang bermutu dan variatif, yaitu rumusan yang menyatakan bahwa setiap siswa mendapatkan jatah 10 judul buku. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kondisi perpustakaan sekolah yang ada di negara maju seperti Amerika. Di sana, untuk setiap siswa, perpustakaan sekolah mampu menyediakan 40 judul buku.
Akan tetapi, sekali lagi hal itu bisa disiasati. Misalnya saja dengan mendirikan kelompok baca yang terdiri dari 10 siswa. Tiap-tiap siswa membawa 1 buku, sehingga total per kelompok baca berjumlah 10 judul buku yang berbeda. Untuk setiap kelompok baca dijadualkan bisa menyelesaikan seluruh bacaannya dalam waktu 1 minggu. Setelah itu, bisa menceritakan kembali bacaan yang dibacanya, meringkas, atau pun membuat laporannya. Baru kemudian diadakan tukar-menukar bacaan diantara semua kelompok baca yang terbentuk disekolah. Apabila jadual tukar-menukar tersebut sudah terpenuhi, maka dilakukan periode baru, sehingga buku yang beredar di masing-masing kelompok baca akan mengalami peremajaan/pergantian koleksi yang baru. Sehingga siswa akan menjadi terbiasa dengan membaca, memahami setiap bacaan, kaya akan wawasan dan ilmu pengetahuan, yang menjadi prasyarat agar siswa bisa berprestasi.
Untuk menambah koleksi yang bermutu dan variatif, perpustakaan sekolah juga bisa menempuh langkah sebagai berikut. Setiap siswa yang lulus sekolah, diwajibkan untuk menyumbangkan 1 buku untuk dijadikan koleksi perpustakaan. Akan tetapi langkah ini perlu disosialisasikan kepada seluruh siswa, guru, manajemen sekolah, bahkan wali siswa, agar tidak terjadi salah pengertian di kemudian hari. Dengan koleksi yang bermutu dan variatif, diharapkan akan menumbuhkan kegemaran membaca serta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa.
Koleksi yang memadai merupakan jaminan tercapainya tujuan pendidikan, khususnya di sekolah. Formasi untuk koleksi di perpustakaan sekolah seyogyanya berisi 60 % mewakili buku non fiksi penunjang kurikulum, sedangkan 40 % berupa novel, majalah, CD, game, video, dsb. Tidak baik jika sebuah perpustakaan sekolah mengisi sebagian besar koleksinya dengan buku non fiksi saja/buku pelajaran semua. Karena siswa juga membutuhkan bacaan sebagai hiburan/refreshing seusai mereka berkutat dengan pelajaran di kelas. Pun demikian, sangat tidak baik juga apabila koleksi perpustakaan diisi dengan banyak buku-buku fiksi. Bukankah perpustakaan tidak sama dengan persewaan komik di pinggir-pinggir jalan?? Yang bisa melalaikan siswa dari tujuan utamanya untuk belajar di sekolah ??
Sesekali perpustakaan sekolah, harus mencoba untuk mengadakan penelitian ‘kecil-kecilan’ untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat sekolah. Misalnya saja bekerjasama dengan guru dalam menyebarkan angket kepada siswa, mengenai jenis-jenis bacaan yang disukai siswa. Hasil daripada angket tersebut bisa menjadikan masukan perpustakaan sekolah khususnya, maupun pihak manajemen dan guru. Memahami akan kebutuhan bacaan siswa, akan memotivasi siswa untuk cinta kepada membaca, cinta terhadap bacaan, sebagai penghargaan/penghormatan terhadap sebuah karya, sekaligus mendorong mereka untuk menghasilkan karya yang bermutu dan prestasi.
Selain buku, minat membaca siswa perlu difasilitasi misalnya dengan membuat majalah dinding untuk science, atau pun karya sastra yang lainnya. Siswa bisa menggunting informasi yang bermanfaat dari koran/majalah di rumah, untuk dibawa ke perpustakaan sekolah. Kemudian untuk setiap hasil guntingan tersebut dikelompokkan menurut topiknya, untuk kemudian ditempel dan dipajang sebagai hasil karya dari siswa. Dalam kurun waktu tertentu, majalah dinding di perpustakaan sekolah ini harus terus di-update. Hal ini akan memotivasi siswa, selain untuk gemar membaca, juga gemar berkarya. Lewat karya di dinding ini pula, akan terjadi penyebaran informasi yang bermnfaat bagi siswa-siswa lain yang membaca. Sehingga makin banyak siswa yang pandai, cerdas dan semakin mudah pula mereka untuk berprestasi.
Agar tidak gaptek serta tidak ketinggalan informasi, koleksi perpustakaan juga perlu ditambah dengan akses internet, bisa berupa jurnal pendidikan atau pun informasi terkini lainnya. Pendidikan penelusuran informasi/browsing di internet harus diajarkan sejak pertama kali siswa masuk di sekolah, karena akan besar manfaatnya untuk membantu proses pendidikan yang berlangsung. Setelah itu perlu dilakukan pembinaan terprogram dan monitoring terhadap aktifitas siswa dalam ber-internet. Hanya informasi yang benar-benar bermanfaat saja yang bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan pelajaran siswa dalam kelas. Dengan internet, waktu pencarian terhadap sebuah informasi relatif lebih cepat. Dan informasi dari internet akan lebih uptodate. Apa pun masalah yang ditemui siswa, pasti ada solusinya di internet. Siswa juga dapat mengembangkan pelajarannya dengan dibantu sumber dari internet. Dengan internet siswa akan menjadi pelajar yang plus, prestasi pun sudah menanti di depan.
Perpustakaan sekolah merupakan pusat masyarakat sekolah dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Selain kinerja pustakawan sekolah serta koleksi yang baik, aktifitas layanan perlu diberdayakan guna mendukung peran perpustakaan sekolah. Aktifitas layanan perpustakaan sekolah akan banyak dipengaruhi
oleh aktifitas siswa dalam memanfaatkannya. Sebagai mitra siswa dalam belajar, perpustakaan sekolah dapat merencanakan user education agar siswa memahami maksud dan tujuan layanan yang diberikan.
Pustakawan sekolah harus kreatif dalam mengemas layanan panduan siswa ini. Jadual untuk user education ini perlu disusun sedemikian rupa agar berjalan secara efektif. Di sini siswa perlu dikenalkan bagian-bagian yang ada di perpustakaan sekolah. Seperti bagian peminjaman, penjajaran/shelving di rak koleksi, dsb. Di samping itu, perlu juga diajarkan fungsi dari masing-masing koleksi yang ada di perpustakaan. Dengan memahami maksud beberapa informasi yang ada di perpustakaan, siswa tidak akan salah jalan ketika akan mencari informasi dan ilmu pengetahuan sebagai pelengkap/tambahan dari mata pelajaran yang diterima di kelas.
Di kelas, pelajaran yang mereka terima tentu dapat dikembangkan dengan menggunakan acuan/sumber informasi di perpustakaan. Siswa bisa memperdalam ilmunya secara lebih detail. Proses penyerapan dan penalaran pelajaran merupakan awal dari proses yang harus dilalui siswa untuk menghasilkan karya yang bermutu. Siswa yang sering memanfaatkan perpustakaan sekolah, akan terbiasa dengan koleksi yang ada. Karena kelengkapan sumber informasi sangat menentukan dalam membuat karya yang bermutu, maka semakin banyak sumber informasi yang dipakai, makin baik pula suatu karya dapat dihasilkan.
Dengan rasio jumlah pustakawan sekolah dan siswa yang jauh dari ideal, maka seyogyanya sejak dini perpustakaan telah mengenalkan bagaimana tips-tips memanfaatkan layanan dan koleksi yang ada untuk membantu mencapai tujuan pendidikan siswa. Misalnya untuk sekolah dasar kelas 4 dan 5, sedangkan sekolah untuk sekolah menengah kelas 2. Selain mereka diberikan bimbingan cara memanfaatkan perpustakaan dengan benar, mereka juga dibebani kewajiban untuk mensosialisasikan kepada adik-adik kelasnya. Dengan pendidikan yang berantai, seluruh siswa akan mempunyai ilmu tentang bagaimana memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan baik sehingga akan lebih termotivasi untuk belajar. Belajar akan menjadi aktifitas sehari-hari siswa. Siswa yang terbiasa dengan belajar, akan lebih mudah pula dalam berprestasi.
Siswa juga harus terus untuk dilatih berdiskusi. Misalnya saja berdiskusi tentang suatu cerpen atau mendiskusikan tentang terjadinya gelombang pasang air laut yang disebabkan oleh gerhana bulan. Bertempat di ruang diskusi perpustakaan sekolah, dipandu oleh guru dan pustakawan sekolah, siswa dilatih untuk mengungkapkan ide-ide ilmiahnya, mempertahankan pendapatnya, serta mencari solusi/kesimpulan dari suatu permasalahan yang terjadi. Untuk bisa mendapatkan ide ilmiah, siswa terlebih dahulu harus terbiasa dengan membaca maupun browsing di internet, sehingga wawasan keilmuan siswa akan lebih luas dan terfokus. Siswa yang kaya akan berbagai ide ilmiah, tidak akan kesulitan dalam berkarya dan berprestasi.
Menjajal penelitian terhadap masalah yang terjadi di sekitar, dihubungkan dengan dengan mata pelajarannya, sangat mungkin dikerjakan oleh siswa. Dengan dibantu guru pembimbing penelitan dan pustakawan sekolah, siswa akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam penelitian. Perpustakaan sekolah harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung, termasuk dalam pembuatan laporan penelitian.
Selain memberikan layanan terfokus pada siswa, perpustakaan sekolah dapat mengembangkan dan meningkatkan layanannya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, antara lain orang tua siswa, sekolah sejenis yang lebih baik, serta dengan perpustakaan umum/daerah.
Orang tua siswa merupakan mitra belajar siswa di rumah. Dalam program membaca sebagai aktifitas siswa di rumah, perpustakaan sekolah dapat memotivasi orang tua agar menjadi teladan bagi putra-putrinya. Saat menunggu anaknya pulang sekolah, orang tua bisa meluangkan waktu untuk membaca di perpustakaan sekolah. Selain itu, peran oarang tua juga bisa menjadi penyedia anggaran untuk pembelian buku, memberi hadiah ulang tahun dengan buku cerita/science terbitan terbaru, membudayakan membaca surat kabar/majalah di rumah, serta mengajak anak-anak ke perpustakaan umum/daerah saat setiap libur akhir pekan. Budaya membaca dan belajar yang dikembangkan orang tua akan mendarah daging pada anak, sehingga secara otomatis, otak mereka selalu terasah dengan ilmu dan pengetahuan. Siswa tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam penyerapan dan penalaran pelajaran jika otak mereka selalu terasah dan terbiasa dengan ilmu pengetahuan. Bukankah siswa berprestasi akan selalu mengasah pola fikirnya dengan ilmu pengetahuan ??
Untuk menjadi lebih baik, perpustakaan sekolah harus terus berbenah. Studi banding dengan sekolah yang sejenis, tetapi sudah terlebih dulu memiliki prestasi; harus terus dilakukan. Mereka bisa berbagi tentang cara belajar, cara menambah ilmu pengetahuan di luar kelas, cara memanfaatkan perpustakaan beserta koleksinya, dsb. Tujuannya agar rahasia sekolah unggulan dapat diterapkan, dan siswa yang belum berprestasi dapat berbagi pengalaman dengan siswa sekolah ungulan yang telah berprestasi.
Dengan perpustakaan umum/daerah, perpustakaan sekolah juga bisa bekerjasama dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan layanannya kepada siswa, khususnya bagi siswa kelompok usia anak dan remaja. Kerjasama dapat dilakukan misalnya dengan melakukan study visit ke perpustakaan umum/daerah untuk mengetahui koleksi apa saja yang sesuai untuk siswa pada usia anak-anak atau remaja, serta layanan apa saja yang telah dihadirkan di sana. Sehingga sepulang dari perpustakaan umum/daerah, siswa akan memiliki wawasan tentang semua hal yang berkait dengan perpustakaan dan jasa layanannya. Sedangkan bagi perpustakaan sekolah, bisa berbenah ke dalam. Siswa yang senang dan sering memanfaatkan perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi dan ilmu pengetahuan, akan terbantu dalam mewujudkan prestasi dan cita-citanya
Perpustakaan sekolah harus dapat memainkan peran, khususnya dalam membantu siswa untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Untuk tujuan tersebut, perpustakaan sekolah perlu merealisasikan misi dan kebijakannya dalam memajukan masyarakat sekolah dengan mempersiapkan tenaga pustakawan yang memadai, koleksi yang berkualitas serta serangkaian aktifitas layanan yang mendukung suasana pembelajaran yang menarik.
Dengan memaksimalkan perannnya, diharapkan perpustakaan sekolah bisa mencetak siswa untuk senantiasa terbiasa dengan aktifitas membaca, memahami pelajaran, mengerti maksud dari sebuah informasi dan ilmu pengetahuan, serta menghasilkan karya bermutu. Sehingga pada akhirnya prestasi pun relatif mudah untuk diraih.
Dalam membantu siswa untuk menghasilkan karya yang bermutu, perpustakaan tidak bisa bekerja sendiri. Dukungan sekolah, terutama melalui kebijakan pimpinan (kepala sekolah), akan memperlancar tugas/kebijakan yang akan dijalankan oleh pengelola perpustakaan sekolah.
Tugas perpustakaan dalam memajukan masyarakat sekolah melalui ilmu pengetahuan dan informasi harus diwujudkan secara efektif dan efisien. Masyarakat sekolah yang menjadi sasaran perpustakaan, mulai dari pihak manajemen sekolah, guru, siswa, pihak orang tua, dan segenap warga sekolah yang lain harus menjadi pintar dengan adanya perpustakaan sekolah. Khususnya siswa, yang menjadi obyek dari pada pembelajaran dan pengajaran, harus dikenalkan betapa pentingnya manfaat dari perpustakaan sekolah. Masyarakat sekolah yang sadar dengan kehadiran perpustakaan akan mewujudkan masyarakat yang gemar membaca/reading society. Begitu ironis ketika kita mengamati hasil dari sebuah penelitian yang menunjukkan dari 50 sekolah yang diteliti, ternyata 8 sekolah diantaranya tidak mempunyai perpustakaan. Bagaimana siswa dapat menghasilkan karya dan mengukir prestasi jika di sekolahnya tidak tersedia perpustakaan?
Memang, proses belajar siswa tidak hanya dilakukan di sekolah. Istilah long life education harus tertanam betul dan diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Terutama menanamkan akhlak/nilai-nilai yang baik pada siswa. Perpustakaan dapat mengajarkannya tentang rasa tanggungjawab dalam meminjam dan menjaga koleksi dari kerusakan/hilang, membiasakan aktifitas membaca dalam mengisi jam istirahat, serta kebiasaan baik lain yang tercermin dalam tata tertib maupun peraturan perpustakaan. Pihak sekolah berkewajiban mem-backup peraturan yang dikeluarkan oleh perpustakaan. Diharapkan dengan penanaman akhlak/nilai-nilai yang baik ini, siswa dapat lebih bertanggungjawab dalam kehidupan sosialnya, menjadi taat pada orang tua dan bapak ibu guru, serta menjadi warga masyarakat yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Bukankah hal tersebut juga merupakan prestasi bagi siswa?
Karya yang bermutu dan prestasi hanya bisa diraih dengan adanya kemauan dan kebiasaan siswa untuk terus belajar, lewat membaca di perpustakaan sekolah. Kegemaran membaca yang sudah terbudaya di kalangan siswa, harus diimbangi perpustakaan sekolah dengan menyediakan koleksi yang bermutu dan bervariasi. Bukankah untuk menyediakan koleksi tersebut dibutuhkan anggaran dari pihak sekolah yang tidak sedikit? Bukankah idealnya 5 % anggaran sekolah diserahkan untuk pengembangan perpustakaan?
Setiap mata pelajaran yang diajarkan di sekolah/digariskan dalam kurikulum harus di backup dengan baik oleh perpustakaan. Siswa yang menerima pelajaran di kelas, harus terus dimotivasi untuk terus belajar mengembangkan ilmunya melalui proses membaca di perpustakaan. Misalnya dengan memberi tugas membaca di perpustakaan, menceritakan kembali serta membuat laporan. Dengan menyediakan fasilitas belajar yang menyenangkan, dan kedekatan pustakawan dengan siswa akan membantu proses kenyamanan belajar di perpustakaan. Hasilnya siswa diharapkan bisa menguasai sekaligus mengembangkan mata pelajaran yang diterimanya di kelas. Pihak manajemen sekolah perlu mendukung kebijakan untuk cinta kepada perpustakaan sekolah. Misalnya saja memberi hadiah kepada siswa yang sering membaca di perpustakaan, serta menghimbau kepada guru untuk memotivasi siswa dalam melengkapi informasi dan pengetahuannya demi menunjang proses pendidikan serta daya serap terhadap mata pelajaran. Siswa yang sudah mempunyai motivasi tinggi untuk belajar, tinggal menunggu waktu saja agar dapat berkarya dan berprestasi.
Untuk mencapai tujuannya, perpustakaan sekolah perlu dikelola oleh pustakawan dengan tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi terhadap layanan. Pustakawan sekolah harus mempunyai jiwa sabar, serta dituntut untuk memahami apa arti pendidikan sesungguhnya.
Perilaku pustakawan sekolah yang bengis, kurang ramah, serta sifat-sifat negative lain perlu dikikis habis. Sehingga siswa dapat lebih dekat dengan pustakawannya, yang merupakan penasihat siswa dalam belajar, serta mencari informasi dan ilmu pengetahuan.
Pustakawan sekolah juga harus bersifat proaktif dan suka menolong. Siswa yang kurang paham bagaimana cara mengakses sebuah koleksi, misalnya saja cara menelusur buku matematika tulisan Djoko Moesono. Pustakawan sekolah harus telaten dalam mengajarkan penelusurannya. Jika siswa mengetahui lewat judulnya, bisa langsung mengetik/mencari lewat judulnya. Atau kalau siswa lebih tahu siapa pengarang buku matematika tersebut, maka bisa dengan mengetik/mencari djoko moesono. Sehingga siswa lebih suka dan terbiasa dengan belajar, karena literatur yang mereka butuhkan untuk menunjang pelajaran, relatif mudah untuk diketemukan.
Siswa yang dekat dengan pustakawannya, akan mahir dalam mencari dan menggunakan informasi dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses penyerapan dan penalaran pelajaran mereka. Siswa yang mudah menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru, merekalah yang mudah pula untuk mengukir prestasi.
Selain membantu siswa dalam mengakses koleksi, pustakawan sekolah harus menyediakan informasi plus dan memberi solusi atas kesulitan siswa dalam belajar. Informasi tambahan yang dibutuhkan siswa, baik itu ilmu pengetahuan dan teknologi baru, atau pun informasi lain seperti lomba karya ilmiah remaja. Informasi yang gress serta teknologi baru akan menarik siswa untuk berduyun-duyun memanfaatkan perpustakaan sebagi pusat sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Dengan informasi dan teknologi terbaru itulah, siswa bisa lebih bisa berkiprah dalam meraih prestasi.
Tidak hanya menyediakan informasi paling gress saja, pustakawan juga harus menyiapkan ruang belajar, ruang diskusi, serta ruang untuk penelitian. Dengan adanya diskusi atau pun penelitian yang dilakukan siswa, berarti ada sinkronisasi antara kegiatan belajar di kelas dengan kegiatan nyata di lingkungan masyarakat sekitar. Atau siswa juga bisa mengembangkan bakat dan minatnya. Situasi bahwa belajar di perpustakaan sekolah dengan meja yang berdebu, terbatasnya meja untuk membaca, dan fasilitas yang sangat minim lainnya, harus diubah. Tidak harus perabot yang mahalmahal, cukup sederhana saja. Pustakawan sekolah dan semua pengguna wajibmemelihara dan membersihkan equipment yang ada. Sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam belajar dan mengembangkan pelajaran. Siswa dapat belajar dengan nyaman, dan terus dapat berkarya.
Demi ketertiban dan kenyamanan belajar di perpustakaan, pustakawan sekolah harus pandai-pandai membuat jadual tentang pemakaian ruang diskusi, ruang penelitian, sehingga tidak terjadi benturan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadual tersebut dapat diberitahukan kepada guru kelas atau pun guru bidang studi yang bersangkutan. Dengan pengaturan jadual yang tertib, siswa dapat diajarkan bagaimana mengatur waktu belajarnya dengan baik. Demikain pula saat siswa berada di rumah, kebiasaan untuk bisa mengatur waktu belajar, akan membantu siswa, baik dalam penguasaan pelajaran maupun dalam mengembangkan ilmunya di masyarakat.
Selain fasilitas yang cukup memadai dan waktu yang terjadual dengan baik, pustakawan harus bisa mewujudkan suasana belajar yang menarik bagi siswa. Pustakawan harus mengetahui dan sekaligus memahai teori pendidikan dan kaidah pembelajaran. Inovasi dalam memberikan layanan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan harus terus dikembangkan. Sikap acuh tak acuh terhadap siswa, terutama siswa yang membutuhkan bimbingan di perpustakaan harus dibuang jauh-jauh. Komunikasi positif, baik di kalangan anak-anak (siswa sekolah dasar) maupun remaja (siswa sekolah menengah) harus terus dibangun.
Pustakawan sekolah harus ‘dekat’ dengan masyarakat penggunanya, khususnya siswa. Bagaimana pustakawan sekolah bisa dipercaya sebagai tempat ‘curhat’, baik dalam kesulitan belajar atau pun dalam menambah informasi tentang sumber pengetahuan yang belum diajarkan di kelas. Diharapkan segala permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar selama di kelas atau di luar kelas, bisa ditemukan jawabannya. Sehingga siswa merasa nyaman, segala problematikanya dapat dicarikan solusi oleh pustakawan sekolah. Bukankan hal tersebut bisa menjadi motivasi siswa dalam berprestasi ?
Di negara tetangga kita, Malaysia, pustakawan lebih besar perannya dalam ikut melaksanakan penelitian yang dilakukan siswa. Selain menyediakan sumber informasi, pustakawan sekolah juga membantu siswa dalam pembuatan laporan penelitian. Tidak hanya itu, ternyata pustakawan di sana juga bertugas untuk membantu bimbingan siswa dalam mengerjakan tugas rumah maupun tugas di sekolah, jika siswa kurang paham terhadap mata pelajaran yang diajarkan di kelas. Kalau hal di atas bisa diterapkan di negara kita, bisa-bisa tiap hari perpustakaan sekolah akan penuh sesak oleh siswa, baik yang ingin membaca, mencari informasi, atau pun melakukan bimbingan belajar. Dalam suasana belajar yang dengan kondusif, semua pihak akan dapat menghasilkan karya yang maksimal serta prestasi yang dapat membanggakan sekolah.
Pustakawan sekolah merupakan jaminan tercapainya tujuan pendidikan. Karena lewat bimbingannya, masyarakat sekolah, khususnya siswa akan melek informasi, menjadi terbiasa dengan aktifitas membaca, lebih cerdas, dapat menghasilkan karya yang baik, serta memudahkan siswa dalam meraih prestasi, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
Pustakawan sekolah harus mahir dalam mengolah dan menata koleksi perpustakaan dengan baik. Sehingga saat koleksi dibutuhkan pengguna, sudah siap tersaji di rak sesuai kode buku/call number. Karena sebagian besar koleksi perpustakaan sekolah berupa buku penunjang kurikulum, maka mutu dari buku-buku itu harus diperhatikan. Karena buku merupakan jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala, mampu mengembangkan daya kreatifitas dan imajinasi karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna.
Dengan terbiasa membaca buku, siswa akan terasah otak dan pola fikirnya. Membaca harus dijadikan aktifitas siswa sehari-hari. Buku harus dicintai dan bila perlu dijadikan sebagai kebutuhan pokok siswa dalam membantu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Jika ada kelebihan uang saku, daripada membeli mainan atau jajanan di sekolah, lebih baik membeli buku. Contoh lain dengan membentuk suatu kelompok baca, membeli secara patungan. Buku tersebut bisa dimanfaatkan secara bersama, atau pun bisa didokumentasikan ke perpustakaan sekolah.
Idealnya, setiap perpustakaan sekolah mampu menyediakan minimal 2.500 judul buku. Judul sebesar itu tidak termasuk koleksi lama yang telah dipunyai, akan tetapi koleksi uptodate yang sangat dibutuhkan masyarakat sekolah. Memang terasa cukup berat. Dengan anggaran yang terbatas, perpustakaan sekolah harus menyediakan koleksi uptodate yang sedemikian besar jumlahnya.
Untuk tujuan baik, kita semua harus berusaha bukan? Memang kalau ditanggung sendiri oleh perpustakaan akan terasa berat dan imposible. Bukankah banyak alternative cara pengadaan koleksi untuk mencapai jumlah ideal di atas?? Contoh. Sekolah A dengan keterbatasan dana hanya mampu membeli 1.000 judul buku yang uptodate.1.500 judul yang belum terpenuhi bisa disiasati dengan bekerjasama dengan perpustakaan sekolah B. Untuk jangka waktu 1 bulan koleksi yang ditukar dengan sekolah B sejumlah 500. Dengan perjanjian yang ditetapkan bersama, sekolah A akan mendapat pinjaman sejumlah buku yang sama. Setelah kerjasama selesai, bisa dilanjutkan dengan sekolah C. Begitu seterusnya. Sehingga siswa merasa koleksi yang dibaca di perpustakaan selalu ada yang baru, bacaan mereka terus berganti-ganti. Dengan cara itu, jumlah koleksi perpustakaan bisa melampaui target minimal 2.500 judul buku, walau tidak harus dipunyai sendiri. Dengan bacaan uptodate yang terus berganti, siswa menjadi kaya akan wawasan, ilmu pengetahuan, informasi, tidak gaptek serta menjadi siswa pintar yang mempunyai segudang prestasi.
Kita juga dapat menggunakan pedoman yang dibuat oleh IFLA/UNESCO dalam menyediakan koleksi yang bermutu dan variatif, yaitu rumusan yang menyatakan bahwa setiap siswa mendapatkan jatah 10 judul buku. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kondisi perpustakaan sekolah yang ada di negara maju seperti Amerika. Di sana, untuk setiap siswa, perpustakaan sekolah mampu menyediakan 40 judul buku.
Akan tetapi, sekali lagi hal itu bisa disiasati. Misalnya saja dengan mendirikan kelompok baca yang terdiri dari 10 siswa. Tiap-tiap siswa membawa 1 buku, sehingga total per kelompok baca berjumlah 10 judul buku yang berbeda. Untuk setiap kelompok baca dijadualkan bisa menyelesaikan seluruh bacaannya dalam waktu 1 minggu. Setelah itu, bisa menceritakan kembali bacaan yang dibacanya, meringkas, atau pun membuat laporannya. Baru kemudian diadakan tukar-menukar bacaan diantara semua kelompok baca yang terbentuk disekolah. Apabila jadual tukar-menukar tersebut sudah terpenuhi, maka dilakukan periode baru, sehingga buku yang beredar di masing-masing kelompok baca akan mengalami peremajaan/pergantian koleksi yang baru. Sehingga siswa akan menjadi terbiasa dengan membaca, memahami setiap bacaan, kaya akan wawasan dan ilmu pengetahuan, yang menjadi prasyarat agar siswa bisa berprestasi.
Untuk menambah koleksi yang bermutu dan variatif, perpustakaan sekolah juga bisa menempuh langkah sebagai berikut. Setiap siswa yang lulus sekolah, diwajibkan untuk menyumbangkan 1 buku untuk dijadikan koleksi perpustakaan. Akan tetapi langkah ini perlu disosialisasikan kepada seluruh siswa, guru, manajemen sekolah, bahkan wali siswa, agar tidak terjadi salah pengertian di kemudian hari. Dengan koleksi yang bermutu dan variatif, diharapkan akan menumbuhkan kegemaran membaca serta dapat meningkatkan kemampuan berbahasa siswa.
Koleksi yang memadai merupakan jaminan tercapainya tujuan pendidikan, khususnya di sekolah. Formasi untuk koleksi di perpustakaan sekolah seyogyanya berisi 60 % mewakili buku non fiksi penunjang kurikulum, sedangkan 40 % berupa novel, majalah, CD, game, video, dsb. Tidak baik jika sebuah perpustakaan sekolah mengisi sebagian besar koleksinya dengan buku non fiksi saja/buku pelajaran semua. Karena siswa juga membutuhkan bacaan sebagai hiburan/refreshing seusai mereka berkutat dengan pelajaran di kelas. Pun demikian, sangat tidak baik juga apabila koleksi perpustakaan diisi dengan banyak buku-buku fiksi. Bukankah perpustakaan tidak sama dengan persewaan komik di pinggir-pinggir jalan?? Yang bisa melalaikan siswa dari tujuan utamanya untuk belajar di sekolah ??
Sesekali perpustakaan sekolah, harus mencoba untuk mengadakan penelitian ‘kecil-kecilan’ untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat sekolah. Misalnya saja bekerjasama dengan guru dalam menyebarkan angket kepada siswa, mengenai jenis-jenis bacaan yang disukai siswa. Hasil daripada angket tersebut bisa menjadikan masukan perpustakaan sekolah khususnya, maupun pihak manajemen dan guru. Memahami akan kebutuhan bacaan siswa, akan memotivasi siswa untuk cinta kepada membaca, cinta terhadap bacaan, sebagai penghargaan/penghormatan terhadap sebuah karya, sekaligus mendorong mereka untuk menghasilkan karya yang bermutu dan prestasi.
Selain buku, minat membaca siswa perlu difasilitasi misalnya dengan membuat majalah dinding untuk science, atau pun karya sastra yang lainnya. Siswa bisa menggunting informasi yang bermanfaat dari koran/majalah di rumah, untuk dibawa ke perpustakaan sekolah. Kemudian untuk setiap hasil guntingan tersebut dikelompokkan menurut topiknya, untuk kemudian ditempel dan dipajang sebagai hasil karya dari siswa. Dalam kurun waktu tertentu, majalah dinding di perpustakaan sekolah ini harus terus di-update. Hal ini akan memotivasi siswa, selain untuk gemar membaca, juga gemar berkarya. Lewat karya di dinding ini pula, akan terjadi penyebaran informasi yang bermnfaat bagi siswa-siswa lain yang membaca. Sehingga makin banyak siswa yang pandai, cerdas dan semakin mudah pula mereka untuk berprestasi.
Agar tidak gaptek serta tidak ketinggalan informasi, koleksi perpustakaan juga perlu ditambah dengan akses internet, bisa berupa jurnal pendidikan atau pun informasi terkini lainnya. Pendidikan penelusuran informasi/browsing di internet harus diajarkan sejak pertama kali siswa masuk di sekolah, karena akan besar manfaatnya untuk membantu proses pendidikan yang berlangsung. Setelah itu perlu dilakukan pembinaan terprogram dan monitoring terhadap aktifitas siswa dalam ber-internet. Hanya informasi yang benar-benar bermanfaat saja yang bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan dan pelajaran siswa dalam kelas. Dengan internet, waktu pencarian terhadap sebuah informasi relatif lebih cepat. Dan informasi dari internet akan lebih uptodate. Apa pun masalah yang ditemui siswa, pasti ada solusinya di internet. Siswa juga dapat mengembangkan pelajarannya dengan dibantu sumber dari internet. Dengan internet siswa akan menjadi pelajar yang plus, prestasi pun sudah menanti di depan.
Perpustakaan sekolah merupakan pusat masyarakat sekolah dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan. Selain kinerja pustakawan sekolah serta koleksi yang baik, aktifitas layanan perlu diberdayakan guna mendukung peran perpustakaan sekolah. Aktifitas layanan perpustakaan sekolah akan banyak dipengaruhi
oleh aktifitas siswa dalam memanfaatkannya. Sebagai mitra siswa dalam belajar, perpustakaan sekolah dapat merencanakan user education agar siswa memahami maksud dan tujuan layanan yang diberikan.
Pustakawan sekolah harus kreatif dalam mengemas layanan panduan siswa ini. Jadual untuk user education ini perlu disusun sedemikian rupa agar berjalan secara efektif. Di sini siswa perlu dikenalkan bagian-bagian yang ada di perpustakaan sekolah. Seperti bagian peminjaman, penjajaran/shelving di rak koleksi, dsb. Di samping itu, perlu juga diajarkan fungsi dari masing-masing koleksi yang ada di perpustakaan. Dengan memahami maksud beberapa informasi yang ada di perpustakaan, siswa tidak akan salah jalan ketika akan mencari informasi dan ilmu pengetahuan sebagai pelengkap/tambahan dari mata pelajaran yang diterima di kelas.
Di kelas, pelajaran yang mereka terima tentu dapat dikembangkan dengan menggunakan acuan/sumber informasi di perpustakaan. Siswa bisa memperdalam ilmunya secara lebih detail. Proses penyerapan dan penalaran pelajaran merupakan awal dari proses yang harus dilalui siswa untuk menghasilkan karya yang bermutu. Siswa yang sering memanfaatkan perpustakaan sekolah, akan terbiasa dengan koleksi yang ada. Karena kelengkapan sumber informasi sangat menentukan dalam membuat karya yang bermutu, maka semakin banyak sumber informasi yang dipakai, makin baik pula suatu karya dapat dihasilkan.
Dengan rasio jumlah pustakawan sekolah dan siswa yang jauh dari ideal, maka seyogyanya sejak dini perpustakaan telah mengenalkan bagaimana tips-tips memanfaatkan layanan dan koleksi yang ada untuk membantu mencapai tujuan pendidikan siswa. Misalnya untuk sekolah dasar kelas 4 dan 5, sedangkan sekolah untuk sekolah menengah kelas 2. Selain mereka diberikan bimbingan cara memanfaatkan perpustakaan dengan benar, mereka juga dibebani kewajiban untuk mensosialisasikan kepada adik-adik kelasnya. Dengan pendidikan yang berantai, seluruh siswa akan mempunyai ilmu tentang bagaimana memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan baik sehingga akan lebih termotivasi untuk belajar. Belajar akan menjadi aktifitas sehari-hari siswa. Siswa yang terbiasa dengan belajar, akan lebih mudah pula dalam berprestasi.
Siswa juga harus terus untuk dilatih berdiskusi. Misalnya saja berdiskusi tentang suatu cerpen atau mendiskusikan tentang terjadinya gelombang pasang air laut yang disebabkan oleh gerhana bulan. Bertempat di ruang diskusi perpustakaan sekolah, dipandu oleh guru dan pustakawan sekolah, siswa dilatih untuk mengungkapkan ide-ide ilmiahnya, mempertahankan pendapatnya, serta mencari solusi/kesimpulan dari suatu permasalahan yang terjadi. Untuk bisa mendapatkan ide ilmiah, siswa terlebih dahulu harus terbiasa dengan membaca maupun browsing di internet, sehingga wawasan keilmuan siswa akan lebih luas dan terfokus. Siswa yang kaya akan berbagai ide ilmiah, tidak akan kesulitan dalam berkarya dan berprestasi.
Menjajal penelitian terhadap masalah yang terjadi di sekitar, dihubungkan dengan dengan mata pelajarannya, sangat mungkin dikerjakan oleh siswa. Dengan dibantu guru pembimbing penelitan dan pustakawan sekolah, siswa akan lebih bersemangat dan termotivasi dalam penelitian. Perpustakaan sekolah harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung, termasuk dalam pembuatan laporan penelitian.
Selain memberikan layanan terfokus pada siswa, perpustakaan sekolah dapat mengembangkan dan meningkatkan layanannya, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, antara lain orang tua siswa, sekolah sejenis yang lebih baik, serta dengan perpustakaan umum/daerah.
Orang tua siswa merupakan mitra belajar siswa di rumah. Dalam program membaca sebagai aktifitas siswa di rumah, perpustakaan sekolah dapat memotivasi orang tua agar menjadi teladan bagi putra-putrinya. Saat menunggu anaknya pulang sekolah, orang tua bisa meluangkan waktu untuk membaca di perpustakaan sekolah. Selain itu, peran oarang tua juga bisa menjadi penyedia anggaran untuk pembelian buku, memberi hadiah ulang tahun dengan buku cerita/science terbitan terbaru, membudayakan membaca surat kabar/majalah di rumah, serta mengajak anak-anak ke perpustakaan umum/daerah saat setiap libur akhir pekan. Budaya membaca dan belajar yang dikembangkan orang tua akan mendarah daging pada anak, sehingga secara otomatis, otak mereka selalu terasah dengan ilmu dan pengetahuan. Siswa tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam penyerapan dan penalaran pelajaran jika otak mereka selalu terasah dan terbiasa dengan ilmu pengetahuan. Bukankah siswa berprestasi akan selalu mengasah pola fikirnya dengan ilmu pengetahuan ??
Untuk menjadi lebih baik, perpustakaan sekolah harus terus berbenah. Studi banding dengan sekolah yang sejenis, tetapi sudah terlebih dulu memiliki prestasi; harus terus dilakukan. Mereka bisa berbagi tentang cara belajar, cara menambah ilmu pengetahuan di luar kelas, cara memanfaatkan perpustakaan beserta koleksinya, dsb. Tujuannya agar rahasia sekolah unggulan dapat diterapkan, dan siswa yang belum berprestasi dapat berbagi pengalaman dengan siswa sekolah ungulan yang telah berprestasi.
Dengan perpustakaan umum/daerah, perpustakaan sekolah juga bisa bekerjasama dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan layanannya kepada siswa, khususnya bagi siswa kelompok usia anak dan remaja. Kerjasama dapat dilakukan misalnya dengan melakukan study visit ke perpustakaan umum/daerah untuk mengetahui koleksi apa saja yang sesuai untuk siswa pada usia anak-anak atau remaja, serta layanan apa saja yang telah dihadirkan di sana. Sehingga sepulang dari perpustakaan umum/daerah, siswa akan memiliki wawasan tentang semua hal yang berkait dengan perpustakaan dan jasa layanannya. Sedangkan bagi perpustakaan sekolah, bisa berbenah ke dalam. Siswa yang senang dan sering memanfaatkan perpustakaan sebagai penyedia jasa informasi dan ilmu pengetahuan, akan terbantu dalam mewujudkan prestasi dan cita-citanya
Langganan:
Postingan (Atom)